Ia mencontohkan pendidikan di Sekolah Taruna Magelang yang kurikulumnya jelas dan pengemblengan fisik tetap dalam porsi terbatas oleh TNI.
Sementara itu, Ketua Dewan Pakar FSGI Retno Listyarti mengingatkan adanya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP).
Peraturan ini, kata dia, sudah mengamanatkan penanganan siswa bermasalah secara komprehensif dengan melibatkan instansi lintas sektor.
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
“Pemda seharusnya membangun program penguatan ketahanan keluarga dan menyediakan lebih banyak psikolog keluarga. Ini langkah yang lebih konstruktif ketimbang menyerahkan siswa ke barak militer,” ucap Retno.
FSGI juga mengusulkan sejumlah langkah lanjutan untuk memperbaiki penanganan siswa bermasalah di sekolah, antara lain: riset ringan terkait efektivitas kerja sama sekolah dengan TNI/Polri, penyusunan konsep penanganan siswa bermasalah yang jelas, dan MoU antara sekolah dengan instansi pembina anak agar pendekatan tidak hanya bertumpu pada guru BK.
“Strategi penanganan siswa bermasalah itu banyak, bukan cuma satu. Sekolah perlu dibekali konsep yang jelas, bukan disuruh kirim anak ke barak militer,” kata Retno.