FEDERASI Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendesak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti segera menghentikan program pengiriman siswa bermasalah ke barak militer di Jawa Barat.
Program yang digagas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu dinilai tidak memiliki dasar pedagogik dan psikologis yang jelas serta berpotensi melanggar hak anak.
“Program ini tidak memiliki landasan yang kuat. Tidak ada kurikulum, silabus, atau modul ajar yang disiapkan. Ini menjadikan anak-anak seperti kelinci percobaan,” kata Sekretaris Jenderal FSGI Fahriza Marta Tanjung dalam keterangan tertulis, Senin, 19 Mei 2025.
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
FSGI juga mengkritik keras rencana pengiriman guru malas ke barak militer, yang menurut mereka menunjukkan pendekatan instan dan tidak menyentuh akar persoalan di sekolah.
Fahriza menyatakan pendidikan harus dilakukan secara sadar dan terencana, dengan tujuan, strategi, serta evaluasi yang terukur.
Hasil pengawasan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terhadap program ini, kata FSGI, semakin menegaskan lemahnya rancangan kebijakan tersebut.
Beberapa temuan antara lain tidak adanya standar rekrutmen peserta, metode pembelajaran yang tidak seragam, pencampuran jenjang dan kelas dalam proses belajar, serta kegiatan fisik berlebihan yang membuat siswa kelelahan dan tidak fokus belajar.
“Pembina dalam program ini pun banyak yang tidak memahami prinsip perlindungan anak. Ini sangat membahayakan,” ujar Fahriza.
FSGI mendesak Kemendikdasmen melakukan pemantauan dan evaluasi segera terhadap pelaksanaan pendidikan bergaya militer tersebut.
FSGI juga meminta Inspektorat Jenderal kementerian turun melakukan audit dan memastikan hasilnya disampaikan secara transparan kepada publik.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
Ketua Umum FSGI, Fahmi Hatib, menyebut pendekatan pendidikan militer bukan satu-satunya cara membina siswa.
“Selama ini ada banyak program sekolah seperti LDKS, Pramuka, UKS, PMR, yang bisa diperkuat. Kalau dianggap tidak berhasil, yang dievaluasi dulu programnya, bukan serta-merta dibawa ke barak militer,” kata Fahmi, yang juga Kepala SLBN di Kabupaten Bima.
Fahmi mengatakan pembinaan siswa mestinya dilakukan dengan pendekatan kolaboratif melibatkan berbagai instansi seperti Dinas PPPA, Dinas Sosial, BNN, dan kepolisian, dengan sekolah tetap menjadi pusatnya.