Dedi Mulyadi Klarifikasi Usulan Vasektomi Syarat Penerima Bansos di Jawa Barat

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kanan) bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) memberi
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai (kanan) bersama Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (kiri) memberikan keterangan pers usai menggelar pertemuan terkait kebijakan pendidikan karakter bagi siswa bermasalah ke barak militer di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Kamis (8/5/2025). Menteri HAM menyatakan mendukung kebijakan yang digagas Gubernur Jabar tersebut untuk diterapkan secara nasional dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/nym.
0 Komentar

GUBERNUR Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengklarifikasi usulan vasektomi sebagai salah satu syarat menerima bantuan sosial (bansos) di Jabar. Dedi menegaskan bahwa tidak ada kebijakan seperti itu yang dikeluarkan oleh Pemprov Jawa Barat.

“Tidak ada kebijakan vasektomi,” kata Dedi kepada para wartawan di kantor Kementerian HAM, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kamis (8/5/2025).

Alih-alih menerapkan kebijakan vasektomi, Dedi menyebut, Pemprov Jawa Barat hanya mengimbau kepada para penerima bansos yang memiliki banyak anak untuk mengikuti program Keluarga Berencana (KB).

Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat

“Tidak ada kebijakan itu. Bisa dilihat di media sosial saya. [Di] media sosial saya adalah, para penerima bantuan yang anaknya banyak diharapkan [ikut program] berkeluarga berencana,” jelas Dedi.

Dedi menyebutkan program KB yang ditekankan kepada laki-laki itu bisa dilakukan tidak dengan vasektomi, melainkan dengan cara menggunakan pengaman saat melakukan hubungan seksual.

“Berkeluarga berencana itu, kalau bisa laki-laki, dan tidak vasektomi saja, kan, ada yang lain. Ada pengaman,” ucap Dedi.

Sebagai informasi, Dedi mengusulkan agar penerima bansos di Jawa Barat mengikuti program Keluarga Berencana (KB) termasuk vasektomi sebagai syarat utama untuk bisa mendapatkan bantuan.

Dia mengatakan, langkah tersebut bisa dijadikan sebagai solusi atas fenomena banyaknya keluarga miskin yang melahirkan secara caesar dengan biaya yang tidak terjangkau.

Dedi menyebut rencana tersebut bertujuan agar pemberian bantuan pemerintah, termasuk dari provinsi, lebih merata dan tidak terfokus pada satu pihak atau satu keluarga saja.

“Jangan sampai kesehatannya dijamin, kelahirannya dijamin, tetapi negara menjamin keluarga itu-itu juga. Yang dapat beasiswa, yang bantuan melahirkan, perumahan keluarga, bantuan nontunai keluarga dia, nanti uang negara mikul di satu keluarga,” ucapnya di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/4/2025) lalu, dikutip dari Antara.

Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin

“Jadi, ketika nanti kami menurunkan bantuan, dicek terlebih dahulu. Sudah ber-KB atau belum? Kalau sudah ber-KB, boleh terima bantuan. Jika belum ber-KB, KB dahulu. KB-nya harus KB laki-laki, KB pria. Ini serius,” lanjutnya.

0 Komentar