ANGGOTA Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, memandang perubahan keputusan Panglima TNI, Jenderal Agus Subianto, atas pergantian jabatan Letjen TNI Kunto Arief Wibowo dari jabatan Pangkogabwilhan I, menunjukkan sarat kepentingan.
Dia pun menyampaikan keprihatinannya atas perubahan keputusan yang dinilai mencerminkan adanya pengaruh politik dalam proses mutasi perwira tinggi TNI.
“Pergantian Letjen Kunto Arief, lalu beberapa hari kemudian dibatalkan melalui surat keputusan baru, menunjukkan bahwa TNI terlalu mudah digoyah oleh urusan-urusan politik. Ini tidak boleh terjadi,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Sabtu (3/5/2025).
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Dia menyebut, tak dipungkiri spekulasi publik bahwa pergantian Letjen Kunto berkaitan dengan pernyataan Wakil Presiden ke-6, Try Sutrisno, atas pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dan keterlibatan mantan ajudan Presiden ke-7, Joko Widodo (Jokowi), sebagai calon pengganti.
“Mutasi prajurit aktif tidak seharusnya dipengaruhi oleh opini masyarakat sipil atau tekanan politik. Ini preseden buruk bagi profesionalisme TNI. Seharusnya keputusan mutasi didasarkan pada kebutuhan organisasi, bukan karena permintaan pribadi,” tutur dia.
TB Hasanuddin menilai, perubahan-perubahan surat keputusan yang cepat dan tidak konsisten tersebut akan mengganggu stabilitas internal. Hal itu bahkan bisa memberikan dampak bagi kepercayaan publik terhadap netralitas TNI sebagai institusi pertahanan negara.
Ditekankan TB Hasanuddin, TNI adalah alat negara dan bukan alat politik. Oleh karenanya, mutasi harus bersandar pada pertimbangan objektif dan strategis demi kepentingan organisasi, bukan untuk memenuhi kepentingan luar.
“Jangan diombang-ambingkan oleh tekanan seperti ini,” ungkap TB Hasanuddin.
Lebih lanjut, dia mengkritisi, kepemimpinan Panglima TNI saat ini yang dinilai tidak menunjukkan ketegasan dan konsistensi dalam menjaga marwah institusi. Seharusnya, kata dia, Panglima TNI sejak awal menolak mutasi Letjen Kunto jika itu memang tidak berdasarkan kepentingan organisasi.
Diketahui, Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi menjelaskan, pembatalan ini dilakukan karena setelah dilakukan evaluasi masih adanya sejumlah tugas yang harus diselesaikan para pati tersebut. Pembatalan itu tertuang dalam Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.a/IV/2025 tertanggal 30 April 2025.