INDONESIA Strategic and Defence Studies (ISDS) memandang keputusan meralat rotasi sejumlah Pati TNI memberikan dampak negatif bagi institusi. Sebab, kebijakan yang berubah-ubah akan mempengaruhi perwira dan prajurit.
“Ketidakpastian dalam penempatan jabatan bisa menurunkan motivasi dan memunculkan spekulasi liar di lingkungan internal maupun eksternal. Dalam konteks reformasi militer dan profesionalisme TNI, hal ini merupakan kemunduran yang perlu mendapat perhatian serius,” kata Co-Founder ISDS, Dwi Sasongko, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (3/5/2025).
Dia menjelaskan, pembatalan itu tidak hanya mencerminkan ketidaksiapan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di tingkat tertinggi TNI, tetapi juga mengindikasikan potensi masalah sistemik dalam tata kelola di tubuh TNI.
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Terlebih, mutasi dalam tubuh TNI seharusnya merupakan hasil dari proses yang matang, berdasarkan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja, kebutuhan organisasi, dan pertimbangan strategis jangka panjang.
Ketika sebuah keputusan penting seperti ini diralat dalam waktu singkat, kata Dwi, akan muncul kesan bahwa kebijakan tersebut diambil secara terburu-buru, tidak transparan, atau bahkan dipengaruhi oleh kepentingan di luar institusi. Dia memandang bahwa hal ini berpotensi merusak kredibilitas TNI sebagai institusi yang menjunjung tinggi disiplin, ketegasan, dan stabilitas internal.
Lebih lanjut dia menilai, TNI harus memperkuat sistem perencanaan dan evaluasi pengembangan sumber daya manusia (pembinaan karier/binkar) di institusinya. Artinya, mutasi dan promosi perwira tinggi harus melalui sistem yang terstruktur dan berbasis merit.
“Perlu ada standar dan indikator yang jelas, transparan, dan terdokumentasi. Selain itu, harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengambil keputusan terkait setiap mutasi yang akan dilakukan,” ungkap Dwi.
Setiap kebijakan strategis yang menyangkut personel, ucap Dwi, harus dikomunikasikan secara terbuka dan disertai penjelasan yang masuk akal kepada masyarakat, terutama untuk menghindari spekulasi politik atau nepotisme. Selain itu, harus ada peningkatan independensi TNI dari pihak lain untuk kepentingan politik tertentu.
“TNI harus tetap berada dalam koridor profesionalisme militer, tidak menjadi alat kekuasaan ataupun tergoda oleh tarik-menarik kepentingan politik. Keputusan Panglima harus mencerminkan kepentingan organisasi, bukan personal atau kelompok tertentu,” ujar dia.