INDONESIA sedang menghadapi keadaan darurat politik luar negeri sebagai akibat dari kebijakan Presiden AS Donald Trump, kata pakar hubungan internasional sekaligus pendiri lembaga think-tank Synergy Policies Dinna Prapto Raharja.
Berbicara dalam diskusi ‘100 Hari Trump: Tsunami Geopolitik dan Ekonomi bagi Indonesia’ di Jakarta, Jumat (2/5/2025), Dinna menyebut tatanan politik ekonomi internasional dihancurkan oleh Trump selama periode kepemimpinannya yang kedua yang sudah berjalan selama 100 hari.
“Ekosistem global, di mana politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif itu melekat, berarti rusak. Jadi ini bukan kejadian biasa-biasa saja. Boleh saya katakan, ini darurat politik luar negeri sebenarnya,” katanya.
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Selain itu, lanjut Dinna, ekonomi yang biasanya dijadikan alat diplomasi untuk membuka jalur kerja sama justru menjadi alat untuk melumpuhkan negara-negara lain.
“Saat politik buntu, ekonomi masuk untuk membuka trust (kepercayaan),” imbuhnya.
Ia menyebut kebijakan yang dilakukan Trump, terutama tarif dagang, juga berdampak pada produk pertahanan dan keamanan, di mana China sangat berhati-hati mengenai hal itu.
“Makanya sejumlah rare earth mineral yang dia (China) punya, dia tahan supaya tidak diekspor lagi, sehingga produk-produk pertahanan ini berarti akan menjadi perlombaan baru, yang sebenarnya sudah terjadi,” jelas Dinna, seraya menambahkan tidak ada kepercayaan antara China dan AS.
Ia melanjutkan, hal itu akan berdampak pada proliferasi (penyebaran atau transfer) senjata, di mana Indonesia perlu mengkhawatirkan kemungkinan serangan pendahuluan (pre-emptive strike) oleh negara mana pun yang merasa tersudutkan.
“Jadi kita harus waspada kalau AS mulai melontarkan… suara-suara … yang arahnya itu memancing untuk ada strike pertama,” ujarnya.
Selain itu, menurut Dinna, Indonesia juga perlu mewaspadai perang proksi yang dilakukan untuk memperluas persenjataan, penjualan dan pengaruh.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
“Kemudian perang hibrida, yang menggunakan senjata konvensional dan bukan konvensional. Manipulasi ekonomi termasuk di dalamnya, disinformasi juga, nanti masuknya ke serangan siber,” katanya.
Dinna pun memandangnya sebagai kenyataan yang harus dihadapi oleh Indonesia.
Selain itu, demokrasi yang ada telah pun rusak akibat kebijakan Trump yang mengutamakan ekonomi dan mengabaikan hak asasi manusia, lingkungan hidup dan isu-isu sosial lainnya, lanjut Dinna.