KEPALA Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan, Indonesia saat ini belum memiliki sensor keamanan bawah laut. Karena itu, TNI AL mengajukan pengadaan alat tersebut ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI untuk memprosesnya.
“Jadi harusnya ada fixed sonar yang dipasang di bawah laut, tapi kita belum memiliki,” kata Ali saat rapat dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4/2025).
Dengan tidak adanya sensor bawah laut, kata dia, pendeteksian kapal selam asing merupakan kelemahan TNI AL. Menurut dia, kapal selam yang melewati Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) tidak bisa dimonitor TNI AL.
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Dia mengatakan, saat ini TNI AL sedang mengembangkan Sistem Pusat Komando Pengendalian (Sispuskodal) tahap satu untuk mendukung konsep pemantauan keamanan laut secara komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. Dari Sispuskodal, menurut dia, pengawasan jarak jauh mencapai 50 persen dan pengawasan pesisir dan perairan teritorial sudah mencapai 30 persen.
Hanya saja, kata Ali, cakupan pengawasan bawah laut masih nol persen. Dalam pengembangan Sispuskodal, sambung dia, TNI AL masih bekerja sama dengan negara Singapura yang memiliki kecanggihan.
Menurut dia, negara tersebut memiliki Information Fusion Center (IFC) yang paling moderen. “Dan kita menempatkan ILO (international liaison officer) di sana, untuk ikut mengamati dan memberikan data-data apabila ada anomali kegiatan ilegal di kawasan,” kata Ali.
Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI Elita Budiati mengaku khawatir dengan fakta Indonesia tidak memiliki sensor bawah laut. Dia menyebut, Indonesia memiliki perairan seluas 65 persen dari total luas NKRI.
Maka dari itu, negara akan rawan bila diserang secara bawah laut. Dia menegaskan, ancaman bawahh sangat luar biasa. “Katanya alasannya alatnya itu sangat mahal. Semahal apapun kalau itu penting, apalagi ikut menjaga kedaulatan laut kita, itu wajib Pak,” kata Elita kepada KSAL.