KOMANDAN Jenderal (Danjen) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD Mayjen TNI Djon Afriandi menegaskan, kelompok oknum organisasi kemasyarakatan (ormas) yang mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban harus ditindak.
Danjen Kopassus memahami ormas dan premanisme merupakan dua hal yang berbeda dan harus dipisahkan. Namun, kegiatan-kegiatan kelompok ormas yang mengarah pada aksi premanisme harus dilawan.
“Nanti ada tugasnya polisi, kemudian akan melibatkan masyarakat untuk bisa melawan karena itu memang tidak baik,” ujar Mayjen TNI Djon seusai membuka acara Hari Gembira dengan 4.000 anak-anak di Markas Kopassus Cijantung, Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Baca Juga:KPK Periksa Ridwan Kamil dalam Waktu DekatInisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen Tepat
Mayjen TNI Djon menjelaskan ormas yang ada saat ini tidak semuanya berisi preman. Begitu pula tidak semua preman tergabung ke dalam ormas.
Jika ormas-ormas melakukan kegiatan yang positif dan mendukung pemerintah, menurut dia, keberadaan ormas akan bermanfaat.
Namun, jika kegiatan kelompok-kelompok di dalam ormas tersebut berhubungan premanisme, lanjut dia, akan berdampak negatif.
Ia menganggap premanisme merupakan orang-orang yang tidak ingin kerja, tetapi harus punya pendapatan yang besar.
“Dia memaksakan kepentingan kelompoknya, perorangannya, dengan mengambil hak-hak orang lain,” ujar Mayjen TNI Djon.
Adapun aksi negatif yang dilakukan oleh oknum ormas, salah satunya diinformasikan oleh Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno Eddy yang mengungkap bahwa pembangunan pabrik BYD di Subang, Jawa Barat, sempat diganggu ormas berbentuk aksi premanisme.
Kabar ini didapatkan Eddy saat memenuhi undangan pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dalam rangkaian kunjungan di Shenzhen, Tiongkok, beberapa waktu lalu.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
Dalam pertemuan dengan pemerintah RRT, ada pembahasan permasalahan terkait dengan premanisme itu.
Menurut dia, Pemerintah perlu tegas untuk menangani permasalahan ormas dan premanisme.
Jangan sampai, kata dia, investor datang ke Indonesia merasa tidak mendapatkan jaminan keamanan.
“Keamanan adalah hal yang paling mendasar bagi investasi untuk masuk ke Indonesia,” katanya.