Pengamat UGM: Tantangan Ancaman Minim Lapangan Pekerjaan di Tengah Lonjakan Bonus Demografi

Gedung Universitas Gadjah Mada (UGM). (Foto: UGM)
Gedung Universitas Gadjah Mada (UGM). (Foto: UGM)
0 Komentar

Lebih lanjut, Dian menjelaskan fenomena skill trap merupakan kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan penambahan kompetensi sesuai bidangnya.

Skill-trap dapat disebabkan oleh tidak adanya wadah yang sesuai untuk melatih dan mengelola kompetensi. Seseorang hanya bekerja untuk mendapatkan penghasilan dan bertahan hidup.

Fenomena ini cukup menjelaskan meningkatkan tren pekerja informal dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 pekerja sektor informal mencapai 74,09 juta orang (57,27% dari populasi). Kemudian meningkat di tahun 2024 hingga 84,13 juta orang (59,17% dari populasi).

Baca Juga:Inisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen TepatJumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way Kanan

“Hampir 60% masyarakat kita bekerja secara self-employed, mempekerjakan dirinya sendiri karena tidak ada lowongan. Kita juga mengenal Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), tapi dengan kondisi ekonomi seperti ini UMKM juga sulit bertahan,” kata Dian.

Ia menyoroti viralnya tagar #KaburAjaDulu sebagai bentuk solusi dari masyarakat dengan bekerja di luar negeri. Selain karena sulitnya mencari kerja di Indonesia, beberapa negara lain rupanya tengah mengalami kekurangan tenaga kerja akibat ketersediaan populasi angkatan kerja yang minim.

Sejak dulu, pekerja migran telah menjadi opsi yang menarik berbagai kalangan. Menurut Dian, melihat kondisi negara seperti Hongkong, Taiwan, dan Jepang yang sedang mengalami usia penduduk tua, justru bisa menjadi kesempatan bagus bagi angkatan kerja Indonesia.

“Pekerja migran dianggap sebagai ‘pahlawan devisa’ juga, ya karena ada pendapatan negara di sana. Meskipun banyak lowongan yang umumnya low skilled, tapi yang high skilled saya kira juga banyak. Ini bisa jadi opsi yang debatable,” ucap Dian.

Untuk memaksimalkan pekerja migran, menurut Dian, pemerintah harus mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut, seperti pelatihan, seleksi negara tujuan dan penerima jasa, serta jaminan perlindungan pekerja migran.

Dian berharap, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan bagi situasi ekonomi dan politik, dan juga menaungi seluruh lapisan masyarakat.

0 Komentar