Shinta Kamdani Usul Perusahaan Indonesia Diizinkan Impor Langsung Barang dari AS Tanpa Pihak Ketiga

Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani di acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI dengan tema \
Ketua Umum APINDO Shinta Kamdani di acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden RI dengan tema "Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Indonesia di Tengah Gelombang Perang Tarif Perdagangan" di Menara Bank Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025). (Tangkapan layar youtube Setpres RI)
0 Komentar

Impor yang dimaksud Shinta di antaranya adalah gandum, kedelai, dan juga beberapa komoditas lain yang bisa diimpor dari AS. Sebagai catatan, Indonesia memang masih mengandalkan 90-100% kebutuhan gandum dan kedelainya dari pasokan impor. Termasuk dari AS.

Lalu, Shinta pun meminta tim negosiasi berhati-hati dalam melakukan negosiasi. Termasuk, mengantisipasi ancaman pengalihan (diversion).

“Nah kita juga mesti melihat dari pasar Amerika ini kita melihat secara positif bagaimana kita bisa bernegosiasi. Tapi di sisi lain kita juga mesti berhati-hati, ini penting. Karena apa pun Indonesia ini market yang besar. Jadi jelas pasti juga ada diversion makanya tadi kami selalu katakan antidumping itu penting, kita harus melindungi pasar dalam negeri kita. Ini sangat penting

Baca Juga:Inisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen TepatJumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way Kanan

Sebagaimana diketahui, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada hari Rabu lalu, 2 April 2025, waktu setempat, mengumumkan kebijakan tarif dasar dan bea masuk (BM) atas barang impor dari sejumlah negara mitra dagangnya. Tak luput, Indonesia pun dikenai tarif timbal balik sebesar 32%.

Merespons kebijakan itu, pemerintah pun telah melakukan dan menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Pemerintah menegaskan tidak akan melakukan tindakan balas dendam atau retaliasi.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan negosiasi langsung kepada pemerintahan AS. Sederet poin negosiasi pun telah dirancang. Termasuk, menyeimbangkan neraca dagang antara Indonesia dan AS.

0 Komentar