TARIF resiprokal yang dikenakan Amerika Serikat (AS) terhadap Indonesia sebesar 32 persen diharapkan tidak membuat pemerintah kendur atas kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno menegaskan, TKDN bukan merupakan kebijakan proteksionisme, melainkan inisiatif untuk membangun industri dalam negeri lebih kuat.
Saat ini, pemerintah Indonesia menerapkan syarat TKDN minimal 40 persen. Kebijakan ini menjadi salah satu alasan Presiden AS, Donald Trump menerapkan tarif impor 32 persen untuk barang dari Indonesia.
Baca Juga:Inisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen TepatJumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way Kanan
“Kebijakan TKDN adalah instrumen untuk memperkuat industri nasional, bukan menutup diri dari perdagangan global,” kata Eddy kepada wartawan, Minggu, (6/4).
Menurutnya, apa yang dilakukan Indonesia dalam membangun industri dalam negeri sama dengan negara-negara mitra dagang Indonesia lainnya.
“Jika kebijakan ini dipersepsikan sebagai hambatan oleh negara mitra, saya yakin tim diplomasi yang dibentuk pemerintah akan memberikan penjelasan secara komprehensif,” pungkasnya.
Menanggapi hal ini, pengamat politik dan ekonomi, Heru Subagia menilai kebijakan tarif impor Trump sebagai salah satu bentuk ketidakpastian dunia. Ia mendorong pemerintah Indonesia memperkuat hubungan multilateral dengan sejumlah aliansi perdagangan dan pembangunan.
“Kebijakan tarif Trump berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi nasional dan menegaskan fenomena ketidakpastian global yang tidak hanya dialami Indonesia,” katanya, Senin (7/4).
Hampir semua negara yang memiliki hubungan dagang dengan AS akan terdampak akibat kebijakan tarif impor Trump. Heru menilai pemerintah Indonesia sudah mempersiapkan langkah antisipatif untuk menyikapi kebijakan tarif impor Trump.
“Pemerintah harus memperkuat kerja sama ekonomi dengan negara-negara lain yang selama ini telah dijalin dengan baik. Perkokoh kerja sama yang dirintis dengan BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Afrika) harus ditingkatkan menjadi kerja sama ekonomi dan perdagangan berikut menjadi bagian dari perluasan mitra dagang Indonesia,” ucapnya.
Baca Juga:Tom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan KemenperinPasang Boks Tambahan Tampung Barang Bawaan Saat Mudik Lebaran, Tips Bagi Pengendara R2
Lebih lanjut, Heru menilai Trump banyak gertak untuk negosiasi. Indonesia harus cerdas memainkan keberadaan kita di BRICS untuk memperluas pasar, bukan untuk dedolarisasi.
Indonesia telah menerapkan kebijakan local current transaction (LCT) yang memungkinkan perdagangan dua negara menggunakan mata uang lokal. Seperti transaksi perdagangan Indonesia dengan China yang tak lagi menggunakan dolar, melainkan antara yuan dan rupiah.