KEBIJAKAN tarif tinggi yang dicanangkan Presiden AS Donald Trump bikin geger dunia. Banyak negara telah meminta untuk bertemu dan menegosiasi tarif yang akan diberlakukan pada tanggal 9 April 2025.
Namun, Guru Besar Hukum Internasional UI, Hikmahanto Juwana menyarankan, Indonesia tak perlu buru-buru kirim tim negosiasi ke Washington.
“Kalau kita kirim tim sekarang, pertanyaannya, di urutan ke berapa kita akan diterima AS? Bisa jadi kita cuma ikut-ikutan mengemis agar tarif diturunkan,” ujar Hikmahanto, Senin (7/4).
Baca Juga:Inisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen TepatJumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way Kanan
Trump memang dikenal gemar bermain gertak. Menurut Hikmahanto, pengenaan tarif ini adalah bagian dari strategi menaikkan posisi tawar AS di perdagangan global.
Setidaknya ada tiga tujuan utama Trump dengan kebijakan tarifnya. Pertama, menunjukkan dominasi AS dalam perdagangan internasional. Kedua, memaksa negara-negara yang selama ini mengenakan tarif tinggi pada produk AS agar menurunkannya. Dan ketiga, mendorong perusahaan-perusahaan AS yang relokasi ke luar negeri agar kembali membuka pabrik di dalam negeri.
Lalu, bagaimana sikap terbaik Indonesia?
Hikmahanto menyarankan agar pemerintah fokus memonitor reaksi negara-negara lain yang terdampak. Caranya dengan menginstruksikan perwakilan RI di luar negeri untuk mengirim laporan rinci soal langkah yang diambil negara setempat.
Selain itu, Indonesia sebaiknya membangun koalisi dengan negara-negara pemilik komoditas serupa, agar bisa bertindak sinergis menghadapi tarif Trump. Tujuannya, agar AS tidak hanya memberi pengecualian ke satu negara dan malah merugikan negara lain.
“Kalau barang yang dikenai tarif tidak diproduksi di AS, rakyat Amerika justru akan menanggung harga lebih mahal. Ini bisa memicu kemarahan rakyat terhadap Trump,” jelasnya.
Hikmahanto juga menekankan pentingnya penyesuaian APBN dalam tiga bulan ke depan untuk meredam dampak ke masyarakat, termasuk mencegah gelombang PHK.
“Kenapa tiga bulan? Karena sangat mungkin Trump akan mengubah kebijakannya dalam jangka waktu itu. Bisa karena negosiasi, desakan rakyat, atau tekanan dari bursa saham AS sendiri,” pungkasnya.