Pada 11 Maret 2025, ratusan pekerja dari PT Yihong Novatex Indonesia dan PT Long Rich Indonesia kembali turun ke jalan. Berpakaian merah dan membawa berbagai spanduk tuntutan, mereka menggelar unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon.
Salah satu perwakilan pekerja, Suryana, mengungkapkan kebingungannya terhadap langkah perusahaan yang justru memecat Human Resource Development (HRD) atau divisi pengelola gaji dan SDM.
Dia mengaku, pihaknya bingung kenapa HRD justru bisa terkena PHK. Sementara, karyawan seharusnya menerima gaji pada tanggal 14. Namun, dengan PHK terhadap HRD, karyawan mempertanyakan siapa yang akan menghitung gaji mereka.
Baca Juga:Inisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen TepatJumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way Kanan
Suryana juga menegaskan harapan besar dari seluruh pekerja PT Yihong Novatex Indonesia untuk bisa kembali bekerja secepatnya.
Menurut Suryana, perusahaan seolah mengelabui dengan menyatakan kondisi pailit tanpa bukti kuat. Selain itu, ia menyebut ada 617 orang yang seharusnya sudah diangkat menjadi karyawan tetap namun tidak juga dilakukan.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, menyatakan bahwa pihaknya tengah mengkaji ulang kebijakan PHK massal tersebut.
“Kami menilai PT Yihong Novatex tidak dalam kondisi pailit,” ujarnya.
Pemerintah Kabupaten Cirebon juga telah memfasilitasi mediasi antara perusahaan dan serikat pekerja, meski hingga kini belum mencapai kesepakatan.
Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai, menambahkan bahwa pemerintah siap menjadi jembatan dialog agar para pekerja bisa kembali mendapatkan haknya.
“Pada prinsipnya, kami pemerintah daerah adalah orang tuanya teman-teman pekerja… Insyaallah besok Pak Bupati sudah bersedia untuk bermediasi dengan teman-teman perusahaan, PT Yihong dan PT Long Rich,” tuturnya.
Baca Juga:Tom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan KemenperinPasang Boks Tambahan Tampung Barang Bawaan Saat Mudik Lebaran, Tips Bagi Pengendara R2
Hilmi juga menegaskan bahwa Pemkab Cirebon tidak ingin pengalaman kelam seperti PHK massal di PT Sritex terjadi di daerahnya.
“Kami tidak mengharapkan kejadian Sritex terjadi di Cirebon. Ya kalau ada isu-isu bahwa itu pailit dan lain sebagainya, itu perlu dikaji kembali karena untuk penentuan pailit kan prosesnya sangat panjang,” pungkasnya.