Aksi pada 1988 itu dikenal sebagai Perlawanan 8888 dan tercatat sebagai salah satu aksi dengan tingkat kekerasan paling brutal oleh aparat keamanan. Sekitar 5000 orang dilaporkan tewas akibat kekerasan yang dilakukan oleh militer.
Di tahun yang sama, Aung San Suu Kyi mendirikan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) guna menyelenggarakan pemilihan umum yang demokratis.
Pada 1990 Myanmar menyelenggarakan pemilihan umum yang dimenangkan oleh NLD.
Akan tetapi Junta militer menolak hasil pemilu dan menerapkan tahanan rumah kepada Suu Kyi hingga 2010. Junta militer terus memerintah negara di Dewan Hukum Negara dan Restorasi Ketertiban.
Baca Juga:Inisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen TepatJumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way Kanan
Untuk mempertahankan kendali militer atas pemerintahan, Tatmadaw menyusun konstitusi baru yang menetapkan 25 persen kursi parlemen nasional dan lokal diisi oleh pejabat militer.
Berdasarkan konstitusi itu, pemilihan umum kembali diselenggarakan pada 2011 dan dimenangkan Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP).
Selama masa pemerintahan USDP pada 2011-2016, Jenderal Min Aung Hlaing mempunyai pengaruh besar dalam politik. Pemilihan umum selanjutnya pada 2015 membuahkan hasil kemenangan bagi NLD.
Namun, hasil pemilu tidak bisa menempatkan Suu Kyi sebagai presiden karena terhalang konstitusi yang disusun oleh pihak militer.
Saat Htin Kyaw menjabat sebagai presiden, Suu Kyi ditempatkan sebagai kepala pemerintahan. Pada periode tersebut hubungan antara militer dengan pemerintahan Suu Kyi terjalin lumayan baik.
Tetapi Jenderal Min Aung Hlaing terus memastikan kekuasaan militer dengan menghalangi setiap upaya NLD merevisi konstitusi dan membatasi kekuatan militer.
Pada Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lainnya kembali melakukan kudeta. Langkah tersebut dilakukan setelah partai proksi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), mengalami pukulan telak pada pemilu 2020.
Baca Juga:Tom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan KemenperinPasang Boks Tambahan Tampung Barang Bawaan Saat Mudik Lebaran, Tips Bagi Pengendara R2
Pada pemilu itu, partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi tersebut meraup 396 dari total 476 kursi parlemen untuk majelis rendah sekaligus atas.
Junta Myanmar secara resmi menahan dan mendakwa pemimpin sipil de facto Aung San Suu Kyi dengan tuduhan korupsi dan kejahatan lainnya.
Mereka menggulingkan pemerintah yang dipilih secara demokratis dengan menangkap Kanselir Aung San Suu Kyi, Presiden Myanmar Win Myint, dan beberapa tokoh senior Partai NLD.