JUNTA militer Myanmar melarang media asing masuk ke wilayahnya untuk meliput daerah yang dilanda gempa bumi berkekuatan 7,7 SR. Saat ini, jumlah korban tewas yang telah berhasil didapatkan berjumlah 1.700 orang dan akan terus bertambah.
Menurut NDTV, junta telah memberlakukan pembatasan terhadap jurnalis asing dengan alasan kesulitan akomodasi, pemadaman listrik, dan kekurangan air.
“(Jurnalis asing) tidak mungkin datang, tinggal, mencari tempat berteduh, atau berpindah-pindah di sini. Kami ingin semua orang memahami hal ini,” ujar Zaw Min Tun, juru bicara rezim Myanmar saat ini dalam pernyataan audio yang dikeluarkan pada Minggu, 30 Maret 2025.
Baca Juga:Inisiatif Putra Presiden Prabowo Temui Megawati dan Jokowi Tedukan Dinamika Politik, Waketum PAN: Momen TepatJumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way Kanan
Kehadiran junta militer di Myanmar dinilai mempersulit proses pemulihan pasca terjadinya gempa. Junta militer di Myanmar hadir setelah terjadinya perang saudara selama empat tahun yang dipicu kudeta militer pada 2021.
Perang saudara menimbulkan perekonomian Myanmar memburuk hingga rusaknya layanan kesehatan dan infrastruktur.
Hubungan Junta Militer dan Diktator Militer
Kata “junta” berasal dari bahasa Spanyol yang berarti “rapat”. Junta dapat diterjemahkan sebagai komite atau dewan administratif, terutama yang memerintahkan suatu negara setelah terjadinya kudeta dan sebelum pemerintahan yang sah didirikan.
Junta kerap disematkan terhadap kediktatoran militer yang diperintahkan oleh sekelompok perwira tinggi. Dalam fenomena kediktatoran militer, para pemimpin militer memegang kendali secara penuh atau sebagian besar atas rakyat dan fungsi-fungsi pemerintahan.
Sebagai bentuk pemerintahan otokratis, kediktatoran militer dapat diperintah oleh satu orang kuat militer yang memiliki otoritas tak terbatas atau sekelompok perwira tinggi militer yang sampai batas tertentu dapat membatasi otoritas diktator.
Karakteristik Junta Militer
Negara yang dipimpin oleh junta militer berkuasa dalam pemerintahan yang didapat dari proses menggulingkan pemerintah sipil dalam kudeta, seperti halnya yang terjadi di Myanmar.
Diktator militer membubarkan pemerintahan sipil sepenuhnya. Terkadang, komponen-komponen struktur pemerintahan sipil dapat dipulihkan setelah kudeta, namun dikendalikan secara ketat oleh militer.
Baca Juga:Tom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan KemenperinPasang Boks Tambahan Tampung Barang Bawaan Saat Mudik Lebaran, Tips Bagi Pengendara R2
Bersamaan dengan penangguhan atau proses pencabutan hak-hak konstitusional dan kebebasan, maka karakteristik yang hampir universal dari kediktatoran militer adalah pemberlakuan darurat militer atau keadaan darurat nasional permanen yang dimaksudkan untuk mengalihkan perhatian rakyat dengan ketakutan terhadap serangan secara beruntun.