“Jika polemik ijazah Jokowi dianggap belum final dan belum berakhir. Maka permasalahan serta dampak yang ditimbulkan berkelanjutan terjadi. Dibutuhkan tindakan keras atau prudential tegas tepat sehingga dapat mengakhiri baik secara damai atau paksa, polemik ijazah palsu ini akan menemukan titik akhir penyelesaian,” jelas Heru.
Lantas, apa yang dimaksud tindakan tegas?
Ketua Kagama Cirebon ini memaparkan dua poin. Pertama, dapat dilakukan masyarakat UGM beserta alumni untuk memaksak Jokowi hadir ke UGM. Hal ini, agar Jokowi datang membawa ijazah aslinya dan ditunjukkan ke pihak terkait.
Kedua, segala tindakan upaya entitas keluarga UGM hingga tidak digubris atau tidak berhasil meyakinkan atau memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya. Ini akan berakhir dengan dilakukannya pengadilan rakyat. Apa yang menjadi horor dan ketakutan manakala ribuan masyarakat menyeruduk UGM bakal menjadi fakta.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
“Apabila opsi kedua terjadi, masyarakat berinisiatif mengambil tindakan sendiri mencari jalan keluar isu polemik ijazah Jokowi. Beredar kabar jika banyak elemen-elemen masyarakat akan turun jalan dan akan mengeruduk UGM pada tanggal 15 April 2025 nanti,” tandasnya.
Heru mengingatkan jika terjadi kejadian pengadilan rakyat, sebuah tragedi sangat memalukan bagi alumni dan juga UGM karena masyarakat sudah tidak percaya pada institusi pendidikan, universitas dengan reputasi internasional akan luluh lantah akibat ketidaknyamanan dan kepedulian menyelesaikan keabsahan ijazah alumninya.