“Dan juga membantu komunikasi maritim, membantu vessel monitoring system, membantu komunikasi pertahanan dan keamanan, membantu komunikasi dalam bencana untuk SAR misalnya,” kata Jokowi dalam Pengantar Rapat Terbatas mengenai Tindak Lanjut Penyelamatan Slot Orbit Satelit Geo 123 BT, Jumat 4 Desember 2015.
Jokowi mengaku kegunaan besar ini membuat pemerintah harus mengambil sikap untuk segera mengisi slot itu, tetapi Jokowi memberi catatan sebelum rencana itu dilakukan. “Saya ingin lebih detail lagi masalah anggaran, masalah biaya, sehingga apa yang sudah kita putuskan ini segera bisa ditindaklanjuti lagi,” kata Jokowi kala itu.
Rudiantara selaku Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) kala itu, mengakui bahwa slot satelit tersebut penting mulai dari untuk monitoring bencana, eksplorasi hingga sistem aplikasi. Oleh karena itu pemerintah sepakat untuk melanjutkan program itu.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
Kemhan ternyata mengajukan permohonan untuk mengisi slot orbit 123 lewat proyek Satelit Komunikasi Pertahanan (Satkomhan). Kemhan berinisiatif dengan menyewa satelit Artemis yang merupakan floater (satelit sementara pengisi orbit) milik Avanti Communication Limited pada 6 Desember 2015. Padahal, Kominfo baru menerbitkan persetujuan penggunaan slot pada 29 Januari 2016.
Tanpa diduga-duga, Kemhan mengembalikan hak pengelolaan slot orbit 123 kepada Kominfo pada 25 Juni 2018. Saat itu, Inspektur Jenderal Kemhan Thamrin Marzuki menolak berkomentar soal pengembalian pengelolaan satelit ini. Ia hanya mengarahkan media agar bertanya ke kominfo soal pengembalian slot.
Usut punya usut, Kemhan ternyata menunggak uang sewa satelit sebesar 16,7 juta dolar AS atau setahun setelah penyewaan satelit. Kala itu, satelit Avanti disewa dengan nilai kontrak 30 juta dolar AS sementara pemerintah baru membayar 13,2 juta dolar AS.
Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan (Ditjen Kuathan) Kemhan Bambang Hartawan pun berupaya menyelesaikan masalah anggaran saat itu. Kemhan sudah berupaya menegosiasi dengan Kemenkeu untuk pencairan anggaran, tapi Avanti ingin agar pembayaran segera dilaksanakan.
“Saat ini kami harus menyelesaikan administrasi, harus normal. Kan jadi nggak ketemu. Kami bicarakan terus dengan kementerian lain. Proses di Indonesia kan lama. Nego dengan Kemenkeu, tapi sana sudah nggak tahan. Bagaimana belum bayar, belum bayar,” kata Bambang kala itu.