Lebih lanjut, alumni UGM 1996 ini, mencurigai keberadaan asing di Danantara memainkan peranan vital untuk mengolah Danantara sebagai proyek asing.
“Ray Dalio dan Chapman Taylor, keduanya adalah pengendali dan founder dari Global Hedge Fund yang berkantor pusat di Amerika Serikat. Saat ini, keduanya adalah OD dan IOD atas kondisi keuangan seluruh BUMN, dan apa jaminannya tidak ada benturan kepentingan dengan usaha hedge fund (dan nasabah di belakangnya) dalam setiap aksi korporasi Danantara?” pungkas Heru.
Simak informasi mengenai deretan kasus hukum yang pernah menyeret Thaksin Shinawatra berikut ini?
Kasus Saham Shin Corp
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
Menurut laporan Bangkok Post, Thaksin Shinawatra pernah terjerat kasus kepemilikan saham di perusahaan keluarganya, Shin Corp.
Ia dituduh mengizinkan calon pihak lain untuk memegang saham di Shin Corporation guna memperoleh keuntungan dari perusahaan yang menerima konsesi dari badan negara.
Namun, Thaksin melarikan diri saat proses persidangan berlangsung, menyebabkan kasusnya sempat ditunda. Setelah undang-undang organik mengenai prosedur pidana bagi pejabat politik disahkan—yang memungkinkan persidangan tetap berlanjut meskipun terdakwa tidak hadir—proses hukum terhadapnya kembali berjalan.
Dalam kasus ini, Thaksin dinyatakan bersalah atas dua dakwaan dan dijatuhi hukuman lima tahun penjara.
Kasus Pinjaman Exim Bank
Mahkamah Agung Thailand menjatuhkan hukuman tiga tahun penjara secara in absentia kepada Thaksin Shinawatra atas kasus konflik kepentingan terkait pinjaman Bank Exim. Kasus ini melibatkan pemberian pinjaman sebesar 4 miliar baht kepada pemerintah Myanmar pada tahun 2004.
Dalam putusannya, pengadilan menyatakan bahwa Thaksin memiliki konflik kepentingan karena menginstruksikan Bank Exim untuk memberikan pinjaman dengan suku bunga di bawah biaya kepada pemerintah Myanmar. Dana tersebut kemudian digunakan pemerintah Myanmar untuk membeli produk dari Shin Satellite Plc, sebuah perusahaan yang dimiliki oleh keluarganya.
Tuduhan ini pertama kali diajukan pada tahun 2008 oleh Komite Pengawasan Aset (ASC), sebuah badan yang dibentuk setelah kudeta militer tahun 2006 untuk menyelidiki berbagai kasus terkait pemerintahan Thaksin.
Baca Juga:Pasang Boks Tambahan Tampung Barang Bawaan Saat Mudik Lebaran, Tips Bagi Pengendara R2Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat Melewatinya
ASC menuduh bahwa dana pinjaman tersebut kemudian digunakan oleh pemerintah Myanmar untuk membeli produk senilai 400 juta baht dari Shin Satellite.