KEASLIAN ijazah Joko Widodo kembali digunjingkan di media sosial. Teranyar, seorang mantan dosen dari Universitas Mataram, Rismon Hasiholan Sianipar menyangsikan keaslian ijazah dan skripsi Presiden RI ke-7 Ir. Joko Widodo sebagai lulusan UGM.
Alasannya, lembar pengesahan dan sampul skripsi menggunakan font time new roman yang menurutnya belum ada di era tahun 1980-an hingga 1990-an.
Menanggapi gunjingan tersebut, Ketua Keluarga Alumni Universitas Gajah Mada (Kagama) Cirebon, Heru Subagia memberikan tujuh poin catatan krusial dan proposal “Perdamaian Abadi” sebagai jalan tengah untuk mengakhiri polemik ijazah mantan presiden ke 7 Joko Widodo atau Jokowi.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
“Pertama, yang diminta publik dan juga alumni UGM adalah Pak Jokowi diundang atau sukarela ke Rektorat, membawa ijazahnya yang asli dan menunjukkannya sekaligus diakhiri dengan konferensi pers bersama secara terbuka ke publik,” tulis Heru dalam keterangan tertulisnya melalui pesan WhatsApp, Sabtu (23/3).
Kedua, yang terjadi justru pihak fakultas, pengelola dan juga alumni berbondong-bondong melakukan klarifikasi ijazah dan skripsi Pak Jokowi. Diingatkan kembali, masyarakat dan juga alumni membuktikan bukti autentisitas ijazah Pak Jokowi.
” Ketiga, kehadiran Pak Jokowi ke Rektorat UGM untuk membawa dan menunjukkan ijazah aslinya adalah pekerjaan satria bijaksana untuk menyelesaikan polemik ijazahnya asli atau palsu,” tulisnya.
Lebih lanjut, poin keempat, dibutuhkan langkah perdamaian abadi antara alumni, Rektorat, masyarakat luas dan Jokowi untuk membuat penyelesaian polemik ijazah palsu. Kemudian, melakukan pengabsahan bersama dan mendokumentasikannya. Terakhir, konferensi pers sebagai akhir keseluruhan penutup polemik ijazah Pak Jokowi.
“Kelima, dengan dibuatkan dan diputuskannya perdamaian abadi tersebut, langkah nyata menjadi pengakuan utuh, mengikat secara akademik, sosial dan asas moralitas sehingga tidak ada lagi polemik lagi berkaitan ijazah Pak Jokowi,” tulisnya.
Keenam, peran alukni yang diwakili oleh Ketua Umum Alumni UGM menjadi fasilitator atau mediasi antara rektorat, Pak Jokowi perwakilan Kagama. Oleh karenanya, semua pihak disebutkan, sangat dibutuhkan kesadaran dan kemauan bersama beserta dasar etika serta menjunjung supremasi kebenaran abadi.
Terakhir, poin ketujuh, menurut Heru, bilamana muncul kelalaian atau kesengajaan dari pihak Pak Jokowi dan menimbulkan tindakan hukum agar ditegaskan bahwa bukan ranah UGM, alumni dan juga pihak lain.