“Jika kasus yang sudah inkracht bisa dibuka kembali tanpa dasar hukum yang jelas, maka ini akan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan semua pihak. Hukum tanpa keadilan seperti seperangkat peraturan yang kering tanpa roh. Keadilan harus ditegakkan dengan menghormati asas kepastian hukum,” pungkas Hasto, mengutip pidato Ketua Mahkamah Agung (MA), Sunarto.
Dalam eksepsinya, Hasto meminta agar Majelis Hakim menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi terdakwa dan penasihat hukum (PH), menyatakan surat dakwaan JPU batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima, menyatakan terdakwa Hasto tidak dilanjutkan pemeriksaannya.
Selanjutnya, Hasto meminta agar dipulihkan haknya dalam kedudukan, kemampuan, harkat dan martabatnya, serta memerintahkan JPU untuk membebaskan terdakwa Hasto dalam waktu paling lambat 24 jam sejak putusan ini.
Baca Juga:Jumlah Setoran Uang Judi Sabung Ayam Diduga Pemicu 3 Polisi Tewas Ditembak Oknum TNI di Way KananTom Lembong: 100 Persen Semua Izin Impor Diterbitkan Kemendag Ditembuskan Kemenperin
Hasto juga meminta Majelis Hakim memerintahkan agar seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik dan JPU untuk dikembalikan kepada pihak darimana barang tersebut disita, serta membebankan biaya perkara kepada negara.