BAGI orang di luar Jawa, Program Transmigrasi tidak lebih dicap sebagai kolonialisasi baru yang semakin jelas dan mengkuawatirkan. Apalagi sudah melibatkan manejemen politik kebijakan sistemik.
Jawa dan penduduknya dinggap agresor yang membahayakan dn juga ancaman serius. Sangat jahat sekali, banyak orang Malaysia menyebutkan Indonesia dipakai orang Jawa untuk menjajah Pulaiy di Luar Jawa.
Perbedaan cara pandang tersebut adalah wajar dan logis dengan asumsi saat ini Program Transmigrasi betul menjadi momok ketakutan bagi warga Pribumi dan masyarakat adat.
Baca Juga:Pasang Boks Tambahan Tampung Barang Bawaan Saat Mudik Lebaran, Tips Bagi Pengendara R2Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat Melewatinya
Pertanyaannya, benarkah Transmigrasi bagian politik kedaulatan yang hanya menguntungkan Penjajah disebutkan Indonesia?
Politik Pecah Belah
Apa hubungannya Transmigrasi denah Kebijakan Pemekaran Wilayah?
Kebijakan Pemekaran Wilayah dan juga pengadaan birokrasi serta bonus jabatan politik adalah praktik biasa dilakukan untuk pencapaian integrasi dan juga pengendalian teritorial baru. Praktek ini sudah dilakukan oleh Belanda untuk menguasai nusantara.
Metode ini sangat efektif untuk penetrasi politik lokal, menyertakan masyarakat dan tokoh duduk di jabatan mentereng. Dibuatkan kerajaan-kerajaan kecil dengan administrasi modern namun dapat di remote oleh Pemerintah Pusat.
Transmigrasi adalah program kerja politik teritorial, menginfiltrasi sekaligus mengeksekusi kebijakan strateginya. Model pemekaran wilayah digunakan untuk legitimasi administrasi politik yang memenangkan dan membahagiakan semua kalangan.
Jadi, transmigrasi adalah pilihan jitu meletakkan kedaulatan negara ke tanah baru dengan legalitas pasti.
Kolonialisasi dan Pemekaran
Jadi, dalam konteks transmigrasi ( kolonialisme) diyakini oleh penduduk Setempat adalah aneksasi sistemik, sedangkan pencapaian birokrasi menjadi bagian legacy administrasi yang membahagiakan bagi penduduk asli.
Studi kasus, Pemekaran wilayah baru atau dinamakan Daerah Otonomi Baru ( DOB) di 4 Wijaya Papua adalah kebijakan spasial politik dan keamanan. Pemerintah sangat cekatan membagi Pulau Papua Barat terus dimekarkan malalui mandat dan instruksi khusus.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Bonus dari pemekaran ini adalah lowongan kerja administrasi dan juga surga baru bagi politikus lokal ataupun tokoh-tokoh masyarakat menduduki jabatan politik seperti Jabatan Bupati, Gubernur dan juga anggota DPR.
Manifestasi Kedaulatan
Bagi organ atau juga disebut institusi seperti Kementrian Transmigrasi, pemekaran wilayah adalah tugas dan fungsi politik dan juga manifestasi kedaulatan politik. Karenanya dapat disebutkan sebagai instrumental organik yang struktur dengan baik namun mematikan.