PT Cirebon Electric Power (Cirebon Power) menyatakan siap mengikuti seluruh tahapan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Unit 1 Cirebon yang ditetapkan oleh pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Wakil Direktur Utama Cirebon Power Joseph Pangalila di Cirebon, Selasa (18/3/2025).
Joseph mengatakan, langkah ini sejalan dengan komitmen transisi energi nasional guna mengurangi emisi gas rumah kaca.
Baca Juga:Pasang Boks Tambahan Tampung Barang Bawaan Saat Mudik Lebaran, Tips Bagi Pengendara R2Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat Melewatinya
Ia menyampaikan, saat ini komunikasi intensif terus dilakukan dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero) untuk memastikan kelancaran proses tersebut.
“Saat ini prosesnya masih berjalan, dan kami siap mengikuti tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan pemerintah,” kata Joseph, sebagaimana dilansir Antara.
Menurutnya, Cirebon Power telah menyiapkan transisi ini sejak awal dan siap mengikuti seluruh tahapan yang ditetapkan pemerintah.
“Kami memang yang berinisiatif lebih dulu dan telah mempersiapkan proses transisinya. Kini, kami siap menjalankan tahapan berikutnya sesuai dengan regulasi yang ada,” tambahnya.
Pemerintah sendiri, kata dia, menargetkan PLTU Unit 1 Cirebon berhenti beroperasi pada 2035, lebih cepat tujuh tahun dari rencana semula yakni 2042.
Meski dalam proses transisi, Joseph memastikan operasional PLTU Unit 1 dan Unit 2 tetap berjalan optimal tanpa gangguan sepanjang 2024.
Bahkan, ujar Joseph, PLTU Unit 1 Cirebon sudah mencatatkan 14 juta jam kerja aman atau safe man hours. Sedangkan PLTU Unit 2 Cirebon mencapai 2,6 juta jam kerja aman.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
“Menjelang Idul Fitri, Unit 1 akan tetap beroperasi untuk memastikan pasokan listrik di jaringan 150 kV, sementara Unit 2 bersiaga untuk jaringan 500 kV,” tutur Joseph.
Sementara itu, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk memensiunkan seluruh PLTU berbahan bakar batu bara.
Namun, ia mengakui bahwa kebijakan ini menghadapi tantangan, terutama dari sisi pendanaan.
“Untuk mewujudkan pensiun dini PLTU, ada dua syarat utama: pertama, harus ada pihak yang bersedia membiayai, dan kedua, proses ini tidak boleh membebani negara, PLN, maupun masyarakat secara ekonomi,” jelas Bahlil.
Pemerintah pun mengapresiasi langkah inisiatif Cirebon Power yang berhasil mencari solusi pembiayaan untuk percepatan penghentian operasional PLTU ini.