PEMERINTAH Indonesia bekerja sama dengan pemerintah negara sahabat, dalam hal ini pemerintah Thailand dan China, berhasil memulangkan 554 warga negara Indonesia (449 laki-laki dan 105 perempuan) yang telah menjadi korban online scamming berskala masif di Myawaddy (baca: Miyawadi), perbatasan antara Myanmar dan Thailand.
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengungkap, selama bekerja di markas sindikat online scamming, para korban yang merupakan WNI mengalami tekanan, kekerasan fisik seperti pemukulan dan penyetruman.
“Mereka bahkan diancam untuk diambil organ tubuhnya, ketika tidak mencapai target yang ditetapkan bandar,” kata Menko Polkam dalam konferensi pers terkait pemulangan 400 WNI korban online scam di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa (18/3/2025).
Baca Juga:Pasang Boks Tambahan Tampung Barang Bawaan Saat Mudik Lebaran, Tips Bagi Pengendara R2Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat Melewatinya
“Paspor mereka diambil, dan dilarang berkomunikasi dengan keluarga atau pihak luar. Praktik ini mengindikasikan adanya penyanderaan dalam jaringan mafia online scamming skala besar,” imbuhnya.
Menko Polkam menjelaskan, proses repatriasi dilaksanakan pada tanggal 18 dan 19 Maret 2025, menggunakan tiga pesawat dengan rute penerbangan dari Don Mueang International Airport, Bangkok, menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang. Berikut rinciannya:
- Selasa, 18 Maret 2025: Flight I mengangkut 200 WNI, Flight II 200 WNI.
- Rabu, 19 Maret 2025: Flight III mengangkut 154 WNI.
Setibanya di Indonesia, para pekerja migran Indonesia yang menjadi korban penipuan tersebut dijemput dan dibawa ke tempat penampungan sementara yang telah disiapkan di Asrama Haji Kementerian Agama.
Para korban akan mendapatkan bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pendampingan psikososial guna memastikan mereka dapat pulih secara fisik dan mental sebelum dipulangkan ke daerah asal masing-masing.
Pemerintah juga akan melakukan asesmen lanjutan terhadap para korban, untuk memastikan mereka mendapatkan keadilan dan dukungan yang layak.
Menko Polkam memastikan, upaya hukum terhadap para pelaku yang terlibat dalam jaringan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini akan terus ditegakkan, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama dengan otoritas di luar negeri.
“Pemerintah mengimbau kepada seluruh masyarakat agar lebih waspada terhadap modus-modus rekrutmen kerja ilegal yang menjanjikan keuntungan besar, namun berujung pada penipuan dan eksploitasi,” pesan Menko Polkam.