“Penegakan dan kepastian hukum adalah pertimbangan utama investor sebelum menanamkan modalnya di sebuah negara. Oleh karenanya saya menghimbau aparat penegak hukum untuk bersikap tegas dalam menghadapi praktek premanisme yang mengganggu dunia usaha.”
“Sudah menjadi kewajiban seluruh stakeholder untuk melaksanakan arahan Presiden untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen. Selama premanisme ormas terhadap investasi masih terjadi, target ini akan sulit tercapai,” tutup Anggota Komisi XII DPR RI ini.