KETUA DPD PDIP Rapidin Simbolon menyatakan bahwa Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mendukung pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, bukan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu diungkap Rapidin dalam acara pendidikan politik dan kepemimpinan kader PDIP se-Sumut di Medan, Sabtu (15/3) malam. Rapidin mengaku sengaja tak menyebut nama Gibran saat dirinya menyatakan PDIP mendukung pemerintahan Prabowo.
“Kader-kader ini arahan dari Bu Ketum melihat kondisi dan dinamika politik yang kita hadapi sekarang ini, bahwa PDIP tetap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto. Saya sengaja tidak sebutkan Gibran nya ya,” kata Rapidin di hadapan para kader PDIP.
Baca Juga:Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat MelewatinyaDi Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru Imlek
Meski mendukung pemerintahan Prabowo Subianto, Rapidin mengatakan PDIP tetap berperan sebagai kontrol politik yang bertugas untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap sesuai dengan kepentingan rakyat dan prinsip demokrasi.
“Kita tetap oleh Ibu Ketum kita tetap mendukung pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi PDIP merupakan partai yang menjadi satu satunya yang menjalankan check and balance,” sebutnya.
Rapidin menekankan PDIP saat ini sebagai satu-satunya partai yang konsisten menjalankan fungsi check and balance.
“Kita mendukung, tapi kita tetap mengadakan check and balance terhadap jalannya pemerintahan sekarang. Kami juga di DPR RI menjalankan hal yang sama. Bukan berarti kita tidak mendukung pemerintahan, kita mendukung sepenuhnya,” tegasnya.
Anggota DPR RI ini juga menekankan pentingnya suara kritis dari PDIP. Oleh karena itu, Rapidin mengingatkan para kader partai di seluruh tingkatan, dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota, untuk berfungsi sebagai pengawas yang efektif dalam memonitor jalannya kebijakan pemerintah.
“Ibu ketum mengatakan bersuara untuk kebenaran, kejujuran untuk integritas. Bersuara untuk membela rakyat miskin, rakyat jelata, wong cilik. Saya juga sebagai salah satu anggota DPR RI di Komisi 13 yang menangani bidang HAM. Kami sangat keras bersuara tentang HAM terutama di Sumut,” katanya.
Diketahui dari delapan parpol yang memiliki kursi di DPR, hanya PDIP yang sejauh ini belum masuk Kabinet Indonesia Maju pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Juga:Kasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka PembunuhanMenteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini Jelasnya
Gibran yang merupakan anak sulung Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) telah diberhentikan bersama ayahnya dari keanggotaan PDIP.