Dalam kondisi normal, anggaran negara sudah penuh tantangan. Dan kini dengan adanya program-program baru yang ambisius, beban pun jadi semakin berat. Sri Mulyani, yang dikenal sebagai teknokrat tangguh, jadi disorot.
Selain belum adanya laporan APBN, kondisi di Kemenkeu semakin diperumit dengan penetapan tersangka terhadap Dirjen Anggaran, Isa Rachmatarwata, dalam kasus Jiwasraya. Ini menjadi pukulan bagi kredibilitas Kemenkeu, yang selama ini berusaha membangun reputasi sebagai lembaga yang profesional dan bersih.
Ketika seorang pejabat tinggi keuangan tersandung kasus hukum, kepercayaan publik semakin goyah. Apalagi posisi Isa berkaitan langsung dengan tata kelola APBN karena mengepalai Direktorat Jenderal Anggaran.
Baca Juga:Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat MelewatinyaDi Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru Imlek
Masalah lain yang ikut memperkeruh situasi adalah sistem pajak baru, Coretax. Proyek ambisius ini dikembangkan dengan dana besar mencapai Rp1,3 triliun dan telah dibangun selama bertahun-tahun.
Namun, sistem ini masih mengalami banyak error, menyebabkan keluhan dari wajib pajak hingga kebingungan di internal Kemenkeu sendiri. Padahal, keberhasilan sistem ini sangat krusial untuk memastikan penerimaan pajak tetap optimal di tengah berbagai tekanan fiskal.
Tidak heran, jika semua masalah ini membuat publik mempertanyakan transparansi Kemenkeu. Apalagi, dalam studi akademik, transparansi fiskal selalu menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan ekonomi.
Joseph Stiglitz, seorang ekonom peraih Nobel, dalam bukunya The Price of Inequality pernah menekankan bahwa keterbukaan dalam pemerintahan ekonomi adalah dasar dari pertumbuhan yang berkelanjutan. Ketika pemerintah menutup-nutupi data ekonomi, ini bisa menciptakan ketidakpastian yang berbahaya bagi pasar.
Hal ini sejalan dengan pemikiran Daniel Kaufmann dan Aart Kraay dari World Bank, yang menyatakan bahwa ada korelasi kuat antara transparansi fiskal dengan arus investasi asing. Investor global selalu mencari stabilitas dan kejelasan dalam kebijakan fiskal sebelum menanamkan modalnya. Tanpa laporan APBN yang jelas, kepercayaan terhadap kredibilitas pemerintah bisa terkikis, dan dampaknya bisa merembet ke berbagai sektor.
Situasi ini menjadi tantangan besar bagi Prabowo. Pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan, tetapi sudah menghadapi sorotan besar terkait tata kelola keuangan. Tanpa transparansi yang kuat, bukan tidak mungkin kepercayaan masyarakat dan investor akan mulai memudar.