Program Warisan
Sri Mulyani selama pemerintah Prabowo harus tunduk dalam peta jalan pembangunan ekonomi yang dipercayai oleh Prabowo. Sekali lagi, Sri Mulyani harus memahami kebutuhan infrastruktur politik daripada kebutuhan berdasarkan analisa ekonomi pembangunan.
Program prioritas ekonomi Prabowo sangat besar porsinya untuk penuhi janji politik. Ironisnya, Prabowo wajib meneruskan program kebijakan ekonomi warisan Jokowi yang sangat boros anggaran. Jadi, rezim ekonomi yang dibangun oleh Prabowo kemungkinan besar berseberangan dengan pemahaman ekonomi liberalis ala Sri Mulyani.
Coretax Gagal
Diketahui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI resmi mengumumkan dan menetapkan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP) atau Core Tax Administration System (Coretax) sebagai sistem perpajakan di Indonesia . Keputusan tersebut diambil sejak awal Januari 2025.
Baca Juga:Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat MelewatinyaDi Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru Imlek
Dalam kurun lebih dari 100 hari kerja, faktanya Sri Mulyani belum tuntas menyiapkan infrastruktur baru sistem perpajakan nasional.
Melalui Coertax yang konon didanai duit negara Rp 1,3 triliun, seharusnya dapat mulai bekerja menjadi sistem split perpajakan yang mudah dan efektif bagi wajib pajak, ternyata Coretax belum dapat dilakukan maksimal.
Akhirnya wajib banyak menghadapi kesulitan akses data untuk melakukan administrasi dan pembayaran pajak ke negara. Otomatis pendapat pemerintah di awal Januari dan Februari tertunda atau mengalami keterlambatan parah.
Sri Mulyani Baiknya Mundur
Namun demikian, rupanya Sri Mulyani harus tunduk dan atau menyingkirkan dirinya akuast mundur dari rezim yang sedang berjuang untuk Indonesia emas 2045.
Sri Mulyani harus mengakhiri atau tetap meneruskan langkahnya bersama Presiden Prabowo. Ini adalah pertarungan dan keputusan politik terbesar bagi karir politik Sri Mulyani.
Secara tehnis, Sri Mulyani gagal menyediakan infrastruktur perpajakan modern ( Cortax), secara ideologis Sti Mulyani berbeda paham pendekatan ekonominya yang akan diterapkan, liberalis lawan ekonomi sosialis secara politik Sri Mulyani tidak otonom sebagai Menteri Keuangan yang harusnya galak dan mandiri, Sri Mulyani wajib membungkuk oleh kepentingan politik mantan presiden serta oligarki.
Secara menyeluruh disimpulkan jika Sri Mulyani sudah tidak bisa menyimpan berbagai perbedaan paham dan tumpukan beban politik yang harus dijalankan. Secara profesional kerja dipastikan Sri Mulyani tidak sempurna dalam bekerja sebagai Menteri Ekonomi.