DIKETAHUI bahwa anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 tampak terjun bebas. Penurunan ini disebabkan baik pendapatan dan belanja mengalami pertumbuhan negatif dari realisasi pada periode yang sama di tahun lalu.
Tercatat, APBN defisit Rp31,2 triliun atau 0,13% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir Februari. Belanja negara dalam dua bulan pertama sebesar Rp348,1 triliun atau 9,6?ri target APBN.
Per akhir Februari 2025, pendapatan negara tercatat mencapai Rp316,9 triliun, atau 10,5% dari target di dalam APBN 2025. Namun realisasi itu tercatat tumbuh -20,8% dari realisasi pendapatan di Februari 2024 (year on year/yoy).
Baca Juga:Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat MelewatinyaDi Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru Imlek
Sementara belanja negara tercatat sebesar Rp348,1 triliun, setara 9,6% dari alokasi yang tersedia. Namun kinerja belanja tersebut tercatat tumbuh -7,0% dari periode yang sama di tahun lalu.
Ngeles
Dalam ilmu ekonomi, deflasi adalah suatu periode di mana harga-harga secara umum mengalami penurunan dan nilai uang bertambah. Ekonomi yang mengalami deflasi akan menunjukkan gejala harga-harga, gaji, dan upah menurun.
Pengurangan pendapatan ini sering memaksa perusahaan untuk memotong biaya, termasuk pengurangan tenaga kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran meningkat, yang pada gilirannya menurunkan daya beli masyarakat dan memperparah situasi ekonomi.
Deflasi menjadi momok menakutkan bagi sebuah rezim berkuasa. Pemerintah terus menolak adanya resesi atau lebih galaknya sedang menuju krisis ekonomi. Diyakini jika Indonesia mengalami deflasi tahunan untuk yang pertama kali dalam 25 tahun terakhir, namun pemerintah masih bisa menjaga tingkat inflasi dalam rentang aman.
Deflasi Kebijakan Progresif
Sri Mulyani secara meyakinkan bahwa deflasi di Indonesia yang terjadi secara beruntun pada awal 2025, yakni 0,76% secara bulanan pada Januari, dan 0,48% pada Februari 2025 adalah hasil desain pemerintah untuk menurunkan berbagai harga-harga yang bisa diatur pemerintah (administered prices).
Bendahara Negara yang juga Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tetap konsisten menolak dan membantah terjadi pelemahan daya beli paska masyarakat Indonesia mengalami deflasi dua bulan berturut-turut pada awal 2025.
Justru Sri Mulyani menunjukkan momentum terjadinya deflasi disebabkan oleh berbagai kebijakan progresif pro rakyat yang telah diambil oleh pemerintah.