Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan efisiensi besar-besaran yang dilakukan Vietnam di bawah kepemimpinan Sekretaris Jenderal Partai Komunis To Lam.
Tentunya keputusan maut ini menimbulkan keresahan di kalangan pegawai negeri, karena selama ini bekerja di sektor pemerintahan dianggap sebagai pekerjaan yang aman seumur hidup.
Dilaporkan pemerintah Vietnam, dalam lima tahun ke depan, satu dari lima pegawai negeri akan kehilangan pekerjaannya atau diberi opsi pensiun dini.
Baca Juga:Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat MelewatinyaDi Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru Imlek
Dipastikan juga kebijakan ini tidak hanya memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintah dari 30 menjadi 22, tetapi juga berdampak pada berbagai sektor, termasuk media, kepolisian, dan militer.
Dengan kebijakan tegas tersebut, Pemerintah Vietnam memperkirakan reformasi ini akan menghemat sekitar 113 triliun dong atau setara Rp71,86 triliun dalam lima tahun ke depan.
Pemerintah sendiri harus menggelontorkan untuk program pensiun dini dan pesangon, Vietnam harus mengeluarkan lebih dari US$5 miliar. Boleh dikatakan nilainya besar, namun hanya dicairkan sekali dan efeknya parasit inefisiensi dapat diputuskan seumur hidup.
Anda Lebih Beruntung
Jadi, untuk CPNS dan PPPK yang merasakan dirugikan dari penundaan pengangkatan Pemerintah Prabowo, harusnya terus menerus bersyukur karena rezim berkuasa hanya menunda bukan membubarkan.
Secara politik, jika mau Prabowo juga bisa membatalkan CPNS dan PPPK dengan dalih bukan bagian proses kebijakannya dan janji politik Prabowo. Atas nama defisit anggara Prabowo dapat membubarkan CPNS dan PPPK.
Penulis: Heru Subagia, Pengamat Politik dan Ekonomi Alumni Fisipol UGM