Target pertumbuhan ekonomi 8 persen adalah tantangan tersendiri buat kepercayaan rezim berkuasa, Prabowo harus mempertanggungjawabkan. Dengan demikian, sangat wajar jika Prabowo sangat memperhatikan detail programnya yang berurusan pertumbuhan ekonomi.
Janji Prabowo untuk menjaga ketahanan pangan dan stimulus ekonomi, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati resmi menggelontorkan anggaran Rp 16,6 triliun untuk Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (perum Bulog).
Hal ini merupakan tindak lanjut dari rapat terbatas Presiden Prabowo Subianto awal tahun untuk menjaga ketersediaan pangan menjelang Idulfitri.
Propaganda Pangan
Baca Juga:Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat MelewatinyaDi Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru Imlek
Program prioritas utama Pemerintah Prabowo adalah ketahahan pangan. Janji Pemerintah disebutkan juga Propaganda tersebut menjadi bagian kerja -kerja politik yang sangat populer, menyangkut banyak orang dan menerobos akar rumput.
Inilah portofolio politik yang harus dilakukan oleh Prabowo hubungan politik horizontal dengan sasarannya masyarakat kelas bawah. Prabowo memberikan jawaban nyata bukan sekedar propaganda.
Salah saru tugas Pemerintah yang paling urgent adalah menyerah gabah hasil panen dari petani. Karenanya pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp16,6 triliun kepada Perum Bulog untuk membeli beras dan gabah dari petani dengan harga yang telah ditetapkan.
Dana tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19 Tahun 2025, yang mengatur penunjukan Bulog sebagai pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) guna memastikan stabilitas pasokan pangan nasional.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pengelolaan dana tersebut harus dilakukan secara profesional dan bebas dari korupsi, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
Sesuai arahan Presiden, dana investasi di Bulog harus dikelola secara tepat, profesional, dan bebas korupsi guna menjamin kesejahteraan petani. Demikianlah penjelasan Sri Mulyani dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (11/3/2025).
Vietnam Lebih Kejam
Kebijakannya Prabowo penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK tergolong masih dianggap manusia dan elegan. Di Negeri Vietnam, rezim berkuasa secara frontal mengurangi jumlah PNS aktif.
Baca Juga:Kasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka PembunuhanMenteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini Jelasnya
Vietnam secara meyakinkan berupaya keras meningkatkan efisiensi pemerintahan dan jabatan birokrasi. Atas dasar efisien, pemerintah menghapus pejabat yang dianggap kurang kompeten.
Sikap tegas Pemerintah Vietnam yakni tengah melakukan reformasi besar-besaran di sektor birokrasi dengan memecat 100 ribu pegawai negeri sipil (PNS).