Diketahui banyak alasan mengapa penerimaan negara sektor pajak terhambat hingga penerimaan pajak awal tahun jeblok. Salah satunya faktor tersebut adalah menurunnya daya beli masyarakat hingga turun drastis dibuktikan oleh deflasi 2 bulan berturut-turut hingga wajib pajak tidak tersedia cash money. Di internal pemerintah, ada masalah besar di infrastruktur sistem perpajakan, dalam hal ini Coretax.
Aplikasi perpajakan yang konon menelan biaya hingga Rp 1,3 triliunan ini belum mampu secara efektif memberikan dampak efektif bagi wajib pajak menunaikan kewajiban bayar pajak dan fungsi lainnya.
Ditambakkan juga saat pendapatan negara terperosok karena jatuhnya harga komoditas unggulan, beban hutang dan pembiayaan infrastruktur pembangunan infrastruktur era Jokowi dan berdampak pada pelebaran defisit APBN; beban utang yang menembus Rp1.350 triliun termasuk utang jatuh tempo dan bunga utang harus dicari dari penghematan.
THR Cair
Baca Juga:Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat MelewatinyaDi Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru Imlek
Gerak cepat Prabowo Subianto untuk memberikan stimulasi ekonomi yakni meningkatkan daya beli secara cepat adalah dengan mengumumkan tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri 1446 Hijriah untuk Polisi, TNI, dan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Selasa (11/3/2025). Dalam pengumuman tersebut, Presiden RI memastikan jika THR akan cair pada 17 Maret 2025 mendatang.
Prabowo umumkan percepatan pencairan THR bersama Menteri Keungan Sri Mulyani dan MenPAN-RB Rini Widyantini. Artinya, dengan melibatkan dua menteri tersebut Prabowo mendapatkan dukungan penuh dari kementrian terkait.
Pertanyaan, mengapa Prabowo lebih memilih percepatan pencairan THR ketimbang harus mengangkat CPNS dan PPPK.
Jawaban anak jelas jika PNS dan TNI dan Polri adalah pegawai organik, aktif da merekalah yang sedang bekerja di berbagai birokrasi, posisi dan juga distribusi secara linier juga memback-up mempertanggungjawabkan jawaban tugas dan fungsi ke Pemerintah Prabowo.
Beda sekali dengan CPNS dan PPPK, mereka belum bekerja dan mungkin juga akan dianggap sebagai beban dan rintangan baru bagi anggaran belanja pemerintah sekarang. Karenanya, Prabowo sudah tepat memuaskan dan juga memprioritaskan birokrasi yang ada.
Urgensi Program
Pemerintah Prabowo tidak ingin indeks kepercayaan masyarakat terus menurun. Pertarungan paling menegangkan adalah Prabowo harus memastikan perekonomian menjelang lebaran akan mendongkrak saya beli masyarakat hingga memberikan jaminan kebangkitan ekosistem ekonomi.