Minimal, dengan diangkatnya ribuan CPNS dan PPPK setidaknya memberikan cluster baru spesies masyarakat tumbuh daya belinya.
Dampak domino negatif penundaan CPNS dan PPPK menyasar ke ekosistem usaha. Dalam hal ini pengusaha atau pedagang akan semakin tergelincir penjualan karena minimnya perputaran uang yang beredar.
Harusnya uang gaji dan tunjangan yang seharusnya bisa dibelanjakan CPNS membeli berbagai produk kebutuhan pokok, perumahan dan lainnya berpotensi mendongkrak daya beli.
Baca Juga:Mengenal Plengkung Gading yang Mulai Sistem Satu Arah, Mitos: Ilmu Hitam Seseorang Hilang Saat MelewatinyaDi Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru Imlek
Berdasarkan hasil simulasi CELIOS dijelaskan dampak penundaan pengangkatan CPNS pada sektor tenaga kerja. Diperkirakan akan ada 110 ribu tenaga kerja lainnya yang akan terdampak.
Diperkirakan 110 ribu tenaga kerja ini harusnya menikmati manfaat ketika ada perputaran uang dengan pengangkatan CPNS tepat waktu. Tapi karena penundaan, efeknya justru kemungkinan pengurangan 110 ribu tenaga kerja.
Prioritas Janji Kampanye
Seperti diketahui bahwa pembukaan formasi CPNS sebanyak 250.407 posisi dieksekusi bukan di masa pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto.
Artinya sebenarnya ini dalihnya bila Prabowo bisa tidak menghendaki atau berdalih bukan urusan ataupun janji politik Pemerintah Baru Prabowo-Gibran.
Oleh karena, sangat rasional jika Prabowo baik secara politik dan kebijakan tidak terlalu urgen untuk melakukan eksekusi pengangkatan CPNS dan PPPK apalagi saat ini Pemerintah Prabowo sedang tertekan defisit anggaran dan juga beban-beban program prioritasnya yang harus dilakukan.
Dengan anggaran APBN super ketat otomatis terjadi banyak perubahan prioritas program, penyesuaian anggaran, bahkan terjadi perombakan alokasi belanja pemerintah yang cukup ekstrim.
Efisiensi dan Defisit Anggaran
Efisiensi belanja pemerintah menjadi alasan utama pemerintah menunda pengangkatan CPNS dan PPPK. Seperti ketahui jika Pemerintah sudah menetalkan target efisiensi belanja APBN sebesar Rp306 triliun dan berdampak langsung pada belanja pegawai.
Baca Juga:Kasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka PembunuhanMenteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini Jelasnya
Efisiensi belanja pemerintah tersebut menjadi alasan utama pemerintah menunda pengangkatan CPNS. Penundaan pengangkatan CPNS dan PPPK menjadi salah satu sasaran penghematan ekstrem.
Ditambakkan jika saat ini program efisiensi anggaran yang berdampak pada penundaan pengangkatan CPNS disebabkan oleh stagnasi penerimaan pajak di awal tahun ditambahkan terjadinya defisit anggaran serta beban hutang luar negeri yang harus dibayarkan oleh pemerintah.