Kebijakan di Era Presiden Soeharto
Berbeda dengan era sebelumnya, Presiden Soeharto memutuskan untuk mengurangi durasi libur Ramadan. Di bawah kepemimpinannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menetapkan kebijakan libur yang lebih singkat, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pendidikan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef menjadi tokoh utama di balik kebijakan ini. Ia mengeluarkan Surat Keputusan No. 0211/U/1978 yang menekankan pentingnya memanfaatkan waktu libur untuk kegiatan produktif.
Menurutnya, libur penuh selama Ramadan seperti yang diterapkan pada masa kolonial tidak sesuai dengan semangat pembangunan nasional dan dianggap pembodohan.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Meski menuai kritik dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan beberapa pihak lainnya, kebijakan ini tetap diterapkan hingga akhir masa pemerintahan Soeharto. Fokus pada efisiensi pendidikan menjadi alasan utama di balik keputusan tersebut.
Gebrakan Daoed Joesoef, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode 1978-1983, ada dua. Pertama mengubah awal tahun ajaran baru dari Januari menjadi Juli, sehingga pada 1978-1979 seluruh siswa menempuh pendidikan selama 18 bulan untuk satu tahun pelajaran.
Kedua, ia meniadakan libur di bulan puasa. Ia mendapat tentangan keras dari berbagai pihak, termasuk tokoh-tokoh muslim, ketika ia memutuskan untuk menghapus libur sekolah sebulan penuh selama Ramadan.
Alasan para penentangnya saat itu, peniadaan libur sekolah selama Ramadhan akan mengganggu pelaksanaan ibadah puasa. Dalam pandangan mereka, bulan puasa adalah momen untuk meningkatkan pendidikan agama melalui kegiatan seperti pesantren kilat dan pendidikan nonformal lainnya.
Sementara Daoed Joesoef berpendapat, sekolah pun juga ibadah sehingga bisa dijalankan sambil berpuasa. Ia berpegangan pada perintah pertama Tuhan kepada manusia. Iqra’, bacalah, yang diartikan sebagai perintah Tuhan kepada manusia untuk belajar.
Libur Sebulan Penuh Kembali di Era Gus Dur
Saat Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menjabat sebagai presiden, kebijakan libur Ramadan sebulan penuh dihidupkan kembali. Pada tahun 1999, Gus Dur memberikan kebebasan kepada sekolah untuk meliburkan siswa selama satu bulan penuh dengan imbauan mengadakan kegiatan pesantren kilat.
Langkah ini bertujuan agar siswa dapat memanfaatkan waktu libur untuk memperdalam ilmu agama Islam sekaligus menjalankan ibadah dengan lebih fokus. Gus Dur memandang libur penuh Ramadan sebagai bentuk perhatian terhadap kebutuhan spiritual masyarakat Muslim di Indonesia.