RUMAH mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil di Kota Bandung digeledah KPK terkait penyidikan kasus korupsi PT Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten atau BJB Tbk, Senin (10/3/2025).
“Hari ini ada giat geledah penyidik perkara BJB,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika saat dikonfirmasi wartawan di Jakarta terkait penggeledahan rumah Ridwan Kamil.
Namun, Tessa belum bersedia menjelaskan detail terkait penggeledahan tersebut dan mengapa rumah Ridwan Kamil jadi sasaran.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
“Untuk rilis resminya termasuk lokasi, baru akan disampaikan saat kegiatan sudah selesai semua,” ujar Tessa.
KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) kasus korupsi Bank BJB dan ada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tetapi belum diumumkan siapa saja tersangkanya.
“Kami sudah menerbitkan surat perintah penyidikan,” kata Ketua KPK Setyo Budiyanto kepada wartawan di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Seiring dengan meningkatnya kasus tersebut ke tahap penyidikan, Yuddy Renaldi yang menjabat sebagai direktur utama Bank BJB tiba-tiba mengundurkan diri. Tetapi, manajemen BJB menyangkal Yuddy mundur terkait kasus yang disidik KPK.
Corporate Secretary Bank BJB Ayi Subarna mengatakan Yuddy Renaldi mundur karena sakit. “Beliau mau fokus untuk penyembuhan,” ujarnya, Rabu (5/3/2025).
KPK memang sedang menyidik kasus dugaan penggelembungan anggaran penempatan iklan Bank BJB 2021-2023 senilai Rp 200 miliar lebih. Dalam periode itu, gubernur Jawa Barat dijabat Ridwan Kamil.
Diketahui, BJB merupakan bank publik yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh Pemprov Jawa Barat dan pemerintah kabupaten/kota se-Jabar.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
KPK sudah mengekspose kasus korupsi iklan Bank BJB sejak September 2024. Saat itu, KPK sudah mengidentifikasi calon tersangka dari petinggi Bank BJB dan pihak swasta.
Sebelumnya hasil pemeriksaan BPK yang dirilis Maret 2024 menyebutkan Bank BJB mengalokasikan anggaran belanja iklan melalui enam perusahaan agensi senilai Rp 341 miliar.
BPK menemukan indikasi markup atau penyimpangan dana senilai Rp 28 miliar dalam pengelolaan anggaran itu. Dari total tagihan yang mencapai Rp 37,9 miliar, ternyata hanya Rp 9,7 miliar yang terkonfirmasi sebagai biaya iklan.
Dalam kurun waktu 2021 sampai 2023 diduga ada markup anggaran iklan Bank BJB senilai Rp 200 miliar.