KOPERASI Desa Merah Putih dirancang sebagai strategi besar untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui tiga pendekatan utama: membangun koperasi baru, merevitalisasi koperasi yang sudah ada, dan mengembangkan kelompok tani.
Program ini digagas Presiden Prabowo Subianto, dengan tujuan memutus mata rantai distribusi barang, melawan praktik rentenir, dan mengurangi ketergantungan masyarakat desa pada pinjaman online (pinjol).
Meski bertujuan positif, program ini menuai penolakan dari sejumlah kepala desa di Kabupaten Purworejo. Mereka menilai kebijakan ini bersifat memaksa dan berpotensi mengganggu program yang sudah berjalan di desa masing-masing.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf alias Gus Ipul, mengajak para kepala desa untuk terlebih dahulu memahami esensi program sebelum menolaknya mentah-mentah.
“Ya, itu juga salah satu yang diupayakan untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa ya, baik lewat koperasi-koperasi, di antaranya melalui penguatan koperasi,” kata Gus Ipul, Jumat (7/3/2025) di RSAU dr. M. Salamun Bandung.
Ketika ditanya soal penolakan para kepala desa, Saifullah menegaskan pentingnya dialog sebelum mengambil keputusan.
“Ya belum apa-apa, kok, sudah ditolak, dicoba dulu, didengarkan dulu, jangan langsung ditolak. Kan, harus mengerti betul maksud dan tujuannya dulu, jadi ini salah satu strategi untuk memperkuat ekonomi rakyat,” ucap Gus Ipul.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengungkapkan Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) akan dibangun di 70 ribu desa di seluruh Indonesia. Koperasi ini dirancang menjadi pusat kegiatan ekonomi desa, termasuk sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran hasil pertanian masyarakat.
“Satu yang diputuskan, yaitu dibentuknya Koperasi Desa Merah Putih, jadi disingkat Kopdes Merah Putih. Nah, itu akan dibangun di 70 ribu desa,” kata Zulkifli Hasan, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2025).
Pria yang karib disapa Zulhas itu menjelaskan bahwa pendanaan koperasi akan bersumber dari dana desa yang sudah ada, dan akan diperkuat dengan dukungan dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Bank-bank pelat merah ini akan menyediakan skema cicilan selama tiga hingga lima tahun agar koperasi dapat beroperasi secara optimal sejak awal berdiri.