“Rangkaian pertemuan ini menunjukkan komitmen dan keseriusan Indonesia dalam transformasi menuju negara maju, menjalankan reformasi struktural secara serius yang dibutuhkan dan sejalan dengan standar OECD,” ujar Airlangga.
Reformasi besar-besaran
Aksesi Indonesia ke OECD mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera juga telah menyampaikan dukungan penuh BKSAP DPR RI terhadap proses bergabung (aksesi) Indonesia ke The Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Meskipun memang di balik potensi besar menjadi anggota penuh OECD, ada tantangan serius yang perlu dipertimbangkan. Bergabung dengan OECD bukan sekadar memperoleh status keanggotaan, tetapi juga berarti harus menjalankan reformasi besar-besaran di berbagai sektor.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Salah satu tantangan utama adalah regulasi dan kebijakan ekonomi Indonesia yang masih banyak mengandung distorsi. Banyak kebijakan yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip OECD, terutama dalam aspek persaingan usaha, perpajakan, serta kebijakan tenaga kerja.
Misalnya, dalam laporan OECD tentang regulasi pasar tenaga kerja, Indonesia masih memiliki hambatan struktural dalam menciptakan fleksibilitas tenaga kerja yang optimal, terutama terkait sistem pengupahan dan perlindungan tenaga kerja yang sering kali menghambat pertumbuhan sektor formal.
Selain itu, keanggotaan di OECD akan membawa konsekuensi besar dalam hal transparansi fiskal dan reformasi perpajakan.
Indonesia akan dituntut untuk menyesuaikan diri dengan standar OECD dalam sistem perpajakan global, termasuk kebijakan pajak minimum global yang saat ini mulai diterapkan di berbagai negara.
Reformasi ini bisa menjadi tantangan bagi Indonesia yang masih menghadapi tingkat kepatuhan pajak yang rendah serta ketergantungan yang tinggi terhadap pajak tidak langsung seperti PPN dan cukai.
Jika tidak disiapkan dengan baik, tekanan untuk menaikkan standar perpajakan bisa berujung pada beban tambahan bagi sektor usaha kecil dan menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi nasional.
Selain dari sisi ekonomi, aspek sosial dan politik juga harus diperhitungkan. Reformasi yang diperlukan untuk memenuhi standar OECD tidak hanya akan berdampak pada dunia usaha tetapi juga masyarakat secara luas.