SEBUAH video yang memuat pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto beredar luas di media sosial. Dalam video itu, Hasto menyatakan bahwa Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menjadi inisiator revisi Undang-undang KPK.
Di video itu, Hasto awalnya bercerita ketika bertemu dengan mantan penyidik KPK, Novel Baswedan, dalam suatu acara di Universitas Indonesia pada 7 Mei 2024 lalu. Kala itu, Novel bertanya kepada Hasto terkait peranan PDIP dalam merevisi UU KPK.
Hasto pun membantah dengan tegas. Ia menyatakan, Ketum PDIP, Megawati Soekarnoputri, justru sangat berjuang untuk memerangi korupsi.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
“Saya katakan dengan tegas kepada Mas Novel Baswedan saat itu, inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi, selalu dilimpahkan kepada PDI Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Hasto dalam video yang beredar itu.
Ia kemudian bercerita saat bertemu dengan Jokowi di Istana Merdeka. Kala itu, Jokowi hendak mencalonkan putranya, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo dan menantunya, Bobby Nasution menjadi Wali Kota Medan dalam Pilkada.
Hasto pun menanyakan terkait keseriusan Jokowi dalam mencalonkan dua anggota keluarganya itu menjadi kepala daerah.
“Karena ketika Mas Gibran dan Mas Bobby sebagai Wali Kota, maka otomatis dia menjadi Pejabat Negara. Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya. Presiden Jokowi sempat termenung saat itu,” kata Hasto.
“Dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau,” tambah dia.
Selanjutnya, Hasto bercerita ketika menemui salah satu menteri. Menteri yang tak diungkap identitasnya itu menyampaikan bahwa Jokowi telah memberikan arahan untuk merevisi UU KPK.
“Nah saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta USD untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobby,” beber Hasto.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
“Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan,” tutur dia.