Atas dasar ini, dia menyarankan pembentukan lembaga tersebut untuk mendukung investasi kepada saham-saham saham, koperasi dan usaha kecil. Tujuannya supaya ketimpangan bisa hilang.
“Kita ketinggalan sekitar 17 tahun dibandingkan Malaysia yang telah membentuk Sharikat Permodalan Nasional Berhad guna memperkuat golongan bumiputera dalam kegiatan perekonomian,” kata Sumitro.
Meski begitu, Sumitro juga menyadari saran dan gagasannya masih sebatas teori. Untuk praktiknya dia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada pemerintah.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Pada sisi lain, gagasan tersebut langsung direaksi beragam oleh beberapa ahli. Ekonom dan eks-Menteri Keuangan, J.B Sumarlin (1988-1993) menyebut, gagasan Sumitro belum punya urgensi besar di Indonesia.
Sedangkan, Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, Subiakto Tjakrawedaya, mengaku senang atas gagasan badan dana investasi. Dia sebagai pejabat pemerintah menyebut akan langsung mempelajari ide tersebut.
Namun, seiring waktu, ide tersebut tak kunjung direalisasikan oleh Presiden Soeharto. Terlebih, proyeksi ekonomi Sumitro atas tahun 1997 juga salah. Sebab Indonesia dilanda krisis yang merusak sendi-sendi perekonomian.
Sampai akhirnya, ide pembentukan lembaga dana investasi ala Sumitro Djojohadikusumo baru direalisasikan 29 tahun kemudian oleh anak ketiganya yang sudah jadi orang nomor satu di Indonesia, yakni Prabowo Subianto Djojohadikusumo, lewat lembaga Danantara.
Hanya saja, Danantara tak memfokuskan investasi pada gerakan koperasi dan usaha kecil semata, tetapi juga proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi di berbagai sektor, seperti energi terbarukan, manufaktur canggih, industri hilir, produksi pangan, dan sebagainya.