Instruksi tersebut muncul setelah mencermati dinamika politik nasional, khususnya setelah penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.
“Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian bunyi poin pertama surat tersebut.
Surat itu menyebut ‘mengingat pasal 28 ayat 1 AD/ART PDIP bahwa Ketua Umum sebagai sentral kekuatan politik partai berwenang, bertugas, bertanggungjawab, dan bertindak baik ke dalam maupun ke luar atas nama partai dan untuk eksistensi partai, program dan kinerja partai, maka seluruh kebijakan dan instruksi partai langsung berada di bawah kendali Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan’.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Megawati juga meminta para kepala daerah berada dalam komunikasi aktif dan menunggu arahan lebih lanjut. Presiden ke-5 itu melarang kader memberikan pernyataan tanpa arahan dirinya.
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan ada 47 kepala daerah yang tak hadir dalam retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah. Bima mengatakan baru 456 dari 503 kepala daerah yang hadir dalam retret pada 21-28 Februari. Meski demikian, Bima tak menjelaskan dari partai apa kader yang tak datang.
“Dari yang datang, sebanyak 19 orang diberikan tanda gelang merah. Artinya, kondisinya memerlukan atensi seperti pascaoperasi penyakit serius dan sebagainya,” kata Bima Arya di Magelang, Jawa Tengah, Jumat (21/2) dikutip dari Antara.
Bima juga mengatakan ada enam kepala daerah yang menyurati panitia karena berhalangan hadir. “Memang karena sakit. Jadi kami dapat memahami ketidakhadiran mereka,” katanya.
Retret akan dihadiri pemateri yakni menteri hingga Presiden Prabowo Subianto. Bima mengatakan retret sangat penting untuk memastikan program pemerintah pusat sesuai dengan program daerah. Oleh sebab itu, ia berharap ada pengganti dari kepala daerah yang tak hadir.
“Penting bahwa materi yang ada di Magelang ini disampaikan langsung oleh stakeholder kabupaten/kota masing-masing,” kata dia.