Instruksi ini dikeluarkan oleh Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, melalui surat bernomor 7295/IN/DPP/II/2025 yang diterbitkan pada 20 Februari 2025 malam.
Instruksi tersebut muncul sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Diinstruksikan kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah PDI Perjuangan untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21-28 Februari 2025,” ujar Megawati dalam surat tersebut.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Bahkan, Megawati meminta kepada kepala daerah dari PDI-P yang sudah dalam perjalanan ke lokasi retret untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Efisiensi APBD dan Kontroversi Anggaran Retret
Terlepas dari kontroversi politik yang menyertai acara retret ini, Tito juga menyoroti efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebelumnya, ia mengeluarkan Surat Edaran terkait efisiensi APBD sebagai upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.
Meski demikian, pelaksanaan retret yang menelan anggaran Rp 22 miliar tetap menuai pro dan kontra. Kementerian Sekretariat Negara menegaskan bahwa acara tersebut tetap akan berjalan karena dianggap penting untuk penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat.
Dalam acara retret ini, para peserta juga mengikuti berbagai kegiatan, termasuk olahraga pagi bersama. Dalam salah satu sesi, Tito Karnavian terlihat ikut serta dalam kegiatan senam bersama dengan para kepala daerah yang hadir.
Dengan adanya retret ini, diharapkan kepala daerah dapat lebih memahami pentingnya bekerja demi kepentingan masyarakat dan bukan hanya loyalitas terhadap partai politik pengusung.
Bagaimanapun juga, menurut Tito, tanggung jawab utama kepala daerah adalah kepada rakyat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.