MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan bahwa kepala daerah harus bertanggung jawab kepada rakyat yang memilihnya, bukan kepada partai politik pengusungnya dalam pemilihan kepala daerah.
Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, pada Sabtu (22/2/2025). Tito menyoroti pentingnya acara orientasi kepala daerah (retret) yang digelar pada 21-28 Februari 2025.
“Karena kepala daerah kan dia dipilih oleh rakyat, dan dia harus mempertanggungjawabkan kepada rakyat kembali,” kata Tito.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Ia menambahkan bahwa partai politik hanya merupakan kendaraan bagi kandidat untuk bisa mengikuti pemilihan.
“Ketika dia terpilih, dia tanggung jawabnya nomor satu bukan kepada partainya, tapi nomor satu dia tanggung jawabnya kepada rakyat yang memilih dia,” ujarnya lagi.
Retret Kepala Daerah dan Kepentingan Masyarakat
Tito menekankan bahwa acara retret yang diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan koordinasi antar kepala daerah dan bukan untuk kepentingan pemerintah pusat semata.
Menurutnya, semua partai telah diberikan pemahaman bahwa orientasi ini bertujuan untuk kepentingan daerah dan masyarakat secara luas.
“Itu yang kita harapkan. Mereka saling kenal, saling bantu, saling kerja sama. Nah ini kepentingan daerah lebih penting, dan inilah kepentingan bangsa, kepentingan untuk rakyat masing-masing,” ujar mantan Kapolri tersebut.
Meski begitu, Tito mengakui bahwa masih ada kepala daerah yang tidak menghadiri acara retret dengan berbagai alasan, salah satunya terkait kebijakan partai politik.
Ia menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak hadir akan mengalami kerugian karena kehilangan momentum membangun jejaring antar kepala daerah, gubernur, dan menteri yang dapat mempermudah koordinasi pemerintahan.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
“Nanti mereka kehilangan momentum untuk bisa mendapatkan teman baru, mengenal para menteri, dan juga kenal dengan gubernur, misalnya,” tandasnya.
Absennya 53 Kepala Daerah, Kader PDI-P Disorot
Dalam pelaksanaan retret ini, sebanyak 53 kepala daerah tercatat tidak hadir. Dari jumlah tersebut, enam kepala daerah mengirimkan alasan resmi, sedangkan 47 lainnya tidak memberikan kejelasan.
Tito menduga bahwa mayoritas dari 47 kepala daerah yang absen merupakan kader PDI-P yang mengikuti instruksi dari DPP PDI-P untuk tidak menghadiri acara tersebut.