MENTERI Dalam Negeri Tito Karnavian merespons sikap Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta kader Banteng tak ikut retret kepala daerah di Magelang. Menurut Tito, undangan yang disampaikan sejatinya untuk kepala daerah bukan partai.
“Ini bukan posisi partainya ini posisi kepala daerah,” ujar Tito kepada wartawan di Magelang, Jawa Tengah, Sabtu (22/2).
Menurut Tito, setelah kepala daerah dipiih oleh rakyat, maka pertanggungjawaban diberikan kepada rakyat. Sementara partai menjadi pengantar atau kursi bagi seseorang untuk memimpin kepala daerah.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Sebelumnya Ketum PDIP Megawati telah mengeluarkan surat instruksi agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah menunda keberangkatan untuk retret di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Instruksi itu dibuat sebagai reaksi atas penahanan yang dilakukan KPK terhadap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Analis komunikasi politik Hendri Satrio menilai PDIP perlu memberikan penjelasan lebih rinci terkait maksud dan tujuan dari surat instruksi tersebut. Pasalnya, para kader PDIP yang telah dilantik menjadi kepala daerah itu telah menjadi pejabat publik yang dipilih oleh rakyat.
“Jadi, kalau ada surat dari partai yang melarang mereka hadir di acara negara, PDIP harus menjelaskan lebih lanjut,” kata dia melalui keterangannya, Sabtu (22/2).
Ia menambahkan, adanya instruksi itu akan menimbulkan sejumlah dampak bagi situasi negara serta politik saat ini. Pertama, kepala daerah kader PDIP akan menjadi tidak tegak lurus dengan Presiden Prabowo Subianto. Kedua, para kepala daerah PDIP berpotensi pindah partai mengatasnamakan rakyat.
Sebab, menurut Hendri, para kepala daerah itu kemungkinan juga akan merasa bahwa mereka bisa menjadi kepala daerah karena dipilih oleh rakyat. “PDI Perjuangan apakah sudah menghitung kemungkinan kalau kepala daerah yang diusung oleh mereka berpotensi keluar demi memperjuangkan rakyat yang memilih mereka? Itu yang patut jadi sorotan,” kata dia.
Hendri menulai, PDIP juga harus berhati-hati dalam menyikapi situasi politik saat ini. Dengan begitu, keputusan mereka agar tidak menimbulkan persepsi keliru di masyarakat.
“Jangan sampai disalahartikan oleh rakyat bahwa PDI Perjuangan sedang melakukan perlawanan terhadap negara atau tidak mengikuti arahan kepala negara,” kata dia.