KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Instruksi itu sebagai respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Instruksi Megawati tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025. “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.
Instruksi Megawati untuk menunda kehadiran kepala daerah PDIP dalam acara retreat yang diadakan oleh pemerintah Prabowo Subianto berpotensi menjadi awal dari dinamika politik yang lebih kompleks ke depan.
Sejumlah skenario dapat terjadi sebagai konsekuensi dari langkah ini.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Pertama, eskalasi ketegangan antara PDIP dan pemerintahan Prabowo dapat semakin meningkat. Instruksi Megawati dapat dipandang sebagai langkah awal untuk menunjukkan sikap oposisi terhadap pemerintahan yang baru.
Jika ketegangan ini terus berkembang, bukan tidak mungkin PDIP akan mengambil langkah-langkah lain yang lebih tegas.
Kedua, posisi kepala daerah PDIP menjadi semakin dilematis. Mereka berada dalam tekanan untuk memilih antara dua kepentingan besar: loyalitas terhadap partai atau kepentingan daerah yang mereka pimpin.
Kepala daerah yang memilih untuk mengikuti instruksi Megawati bisa menghadapi risiko kehilangan akses ke program-program pemerintah pusat, sementara mereka yang tetap menghadiri acara retreat dapat dianggap membangkang perintah partai.
Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan perpecahan internal dalam PDIP, terutama jika ada kepala daerah yang merasa bahwa kepentingan rakyat harus lebih diutamakan daripada intrik politik partai.
Ketiga, strategi Megawati juga dapat berbalik merugikan PDIP. Jika publik melihat langkah ini sebagai bentuk politik yang mengutamakan kepentingan elite daripada kesejahteraan rakyat, maka citra PDIP bisa semakin tergerus.
Dalam era demokrasi modern, masyarakat semakin kritis terhadap praktik politik yang dianggap tidak berpihak pada kepentingan publik.