Megawati juga memerintahkan semua kepala daerah dari PDIP yang kini tengah dalam perjalanan ke Kabupaten Magelang agar segera berhenti dan putar balik ke rumah masing-masing.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” demikian tertera pada surat resmi PDIP bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Konflik Semakin Deras
Beban politik dan hutang politik Prabowo begitu berat dan akan memperparah performa politik semakin pudar. Prabowo harus menghadapi dua konsekuensi besar dari keputusan politiknya. Pertama, potensi konflik vertikal antara pemerintahan pusat dan elite PDIP yang semakin memanas.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Kedua, munculnya isu-isu kontra-produktif yang mematikan Prabowo yang dimainkan oleh lawan politik, yang berpotensi menggoyahkan posisi Prabowo baik di kalangan elite maupun masyarakat luas.
Dan pada akhirnya, Rejim Prabowo melalui keputusan penahanan Hasto oleh KPK sudah dibayarkan lunas oleh para pihak yang dirugikan.
Salah satu indikasi eskalasi politik ini, adalah instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk menunda partisipasi dalam retret kepemimpinan di Magelang yang dijadwalkan berlangsung hingga 28 Februari.
Tunduk Mandat Rakyat
Konflik dengan PDI-P adalah keputusan politik yang dinilai sebagai bentuk perlawanan politik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Pranowo harus memilih, membela rakyat atau membela kepentingan elite, korporasi dan juga mantan penguasa.
Jika benar-benar Prabowo menginginkan keberlanjutan kabinetnya, yang harus dilakukan adalah berhenti melakukan tindakan dan keputusan politik tidak produktif.
Menunjukkan keseriusan merespon tuntutan masyarakat dan mahasiswa untuk mengadili Jokowi.Prabowo harusnya tunduk, minimal kepada 58 persen pemilihnya di Pilpres 2024 kemarin.
Saat ini, Prabowo adalah Presiden RI bukan perwakilan dari golonga atau korporasi. Prabowo sudah mendapatkan mandat rakyat untuk bekerja.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Jangan biarkan Indonesia semakin gelap gulita karena Pemerintah Prabowo terus dikendalikan, ditunggangi dan dijadikan alat kepentingan elite dan kelompok tertentu.