PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait surat perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait instruksi agar kepala daerah dari partai berlambang moncong putih itu menunda keikutertaannya dalam pelaksanaan retret kepala daerah yang digelar di Magelang, Jawa Tengah mulai Jumat (21/2/2025) hingga sepekan ke depan.
Jokowi mengatakan, retret tersebut merupakan urusan pemerintah dan merupakan undangan dari Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, sudah seharusnya kepala daerah hadir lantaran mereka merupakan bagian dari pemerintahan.
“Ini kan urusan kepemerintahan ya. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden, ya mestinya datang,” ujarnya saat ditemui awak media di kediamannya di Jalan Kutai Utara No.1, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Selain itu, mantan wali kota Solo itu menegaskan, kepala daerah dipilih oleh rakyat sehingga harus melaksanakan kepentingan rakyat.
“Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara bukan untuk yang lain,” ucap Jokowi.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri memerintahkan kepala daerah dari PDIP untuk tidak mengikuti retret Magelang, Jawa Tengah. Hal itu diketahui berdasarkan edaran surat perintah PDIP yang diterima Beritasatu.com, Kamis (20/5/2025).
Dalam surat itu Megawati menginstruksikan seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP untuk menunda perjalanan ke Magelang, Jawa Tengah. Mereka diminta untuk tidak berpartisipasi di retret yang sedianya digelar pada 21-28 Februari 2025.