KETUA Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan para kepala daerah dari partainya menunda perjalanan menuju retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah, yang berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Instruksi itu sebagai respons dari penangkapan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Instruksi Megawati tersebut tertuang dalam Surat Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 tertanggal Kamis, 20 Februari 2025. “Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retret di Magelang pada tanggal 21–28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum,” tulis Megawati dalam surat itu.
Megawati juga memerintahkan ratusan kepala daerah PDIP tetap aktif berkomunikasi dengan DPP PDIP untuk menunggu perkembangan berikutnya terkait perkembangan politik nasional. “Tetap berada dalam komunikasi aktif dan stand by commander call.”
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Instruksi Megawati tersebut mendapat tanggapan dari berbagai kalangan, termasuk dari pengamat politik dan pakar hukum tata negara.
Pemerhati politik Bondhan W menilai penahanan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai mengorbankan hubungan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto.
Sebelumnya, kata Bondhan, PDIP melalui Hasto telah menyatakan agar kepala daerah itu mengikuti irama pusat. Tapi, penahanan ini, jelas membuat hubungan PDIP dengan pemerintahan Prabowo semakin akut.
Sebab, imbuh Bondhan, hanya beberapa jam setelahnya, Megawati langsung mengeluarkan instruksi kepada kader PDIP yang menjadi kepala daerah untuk menunda perjalanan menuju kegiatan retret bersama Prabowo di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
Instruksi tersebut dapat dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap perintah Prabowo yang ingin mengumpulkan ratusan kepala daerah dalam retreat di Akademi Militer, Magelang.
“Hubungan antara Megawati dan Prabowo dikorbankan karena sempat ditandai dengan pertukaran minyak urut serta vitamin,” ungkap Bondhan, Jumat (21/2).
“Karena dari sisi Prabowo, kepala daerah kader PDIP patuh instruksi Megawati, dianggap mbalelo perintah Presiden,” ujarnya.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Bondhan menilai, instruksi Megawati tersebut boleh jadi dilancarkan dalam rangka oposisi keras PDIP untuk menjaga pengaruh politik terhadap pemerintahan Prabowo.