GUBERNUR Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi santai instruksi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang menginstruksikan kadernya yang menjabat kepala daerah untuk menunda keikutsertaan dalam retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Dedi menegaskan seluruh kepala daerah di Jawa Barat, termasuk yang berasal dari PDIP, tetap mengikuti retret kepala daerah.
“Kalau Bu Mega melarang, itu hak beliau. Namun, kalau seseorang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh terhadap keputusan pemerintah, baik pusat maupun daerah,” kata Dedi sebelum serah terima jabatan gubernur Jawa Barat di gedung DPRD Jabar, Jumat (21/2/2025).
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Dedi memastikan kepala daerah se-Jawa Barat tetap berangkat ke Magelang setelah agenda sertijab. “Jabar semuanya ikut ya, sampai hari ini semuanya ikut. Alokasi anggarannya juga sudah terserap, jadi tidak mungkin dibatalkan,” ujar Dedi.
Namun, ia menegaskan perjalanannya menuju retret kepala daerah tidak menggunakan dana Pemprov Jabar, baik untuk transportasi maupun akomodasi selama di Magelang. “Yang penting, saya berangkat ke sana tidak pakai dana pemprov,” tambahnya.
Surat edaran dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri beredar pada Kamis (20/2/2025) malam, setelah pelantikan kepala daerah di Istana Negara. Instruksi tersebut berisi dua poin utama.
Pertama, kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDIP diminta menunda keberangkatan mengikuti retret kepala daerah di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Jika sudah dalam perjalanan, mereka diminta berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Kedua, kepala daerah tetap berada dalam komunikasi aktif dan siaga terhadap perintah langsung (commander call).
Menanggapi surat edaran tersebut, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu menunda keberangkatannya mengikuti retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang.
Keputusan ini diambil setelah menerima instruksi langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, yang meminta para kepala daerah dari PDIP menunda partisipasi dalam acara tersebut.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
“Mohon izin, sementara saya menunda keberangkatan ke Magelang sampai ada arahan lanjut dari Ibu Megawati Soekarnoputri,” ujar Masinton kepada wartawan, Jumat (21/2/2025) terkait retret kepala daerah.