Sebelum tagar Peringatan Darurat mengudara kembali, masyarakat Indonesia tengah dihadapkan dengan persoalan ekonomi, yaitu kelangkaan gas LPG 3 kg yang sangat berdampak pada masyarakat kelas menengah ke bawah.
Selain itu, masyarakat juga harus menghadapi fakta pemotongan anggaran pendidikan dan kesehatan yang dinilai kontraproduktif dengan upaya pemulihan. Atas dasar itu, banyak yang berasumsi bahwa kondisi sosial dan ekonomi Indonesia tengah dalam keadaan “Darurat”, sehingga tagar Peringatan Darurat kembali diudarakan.
Di samping itu, dalam gerakan terbaru ini juga terdapat singkatan “PENTOL” yang berisikan enam tuntutan utama masyarakat kepada pemerintah. Berikut isi tuntutannya.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Tagar Peringatan Darurat dan Indonesia Gelap berisi enam tuntutan yang disingkat menjadi kata “PENTOL”. Berikut penjelasan tagar itu:
– P = Polisi Diberesin
Tuntutan yang pertama berisi masyarakat mendesak pemerintah agar mereformasi Polri. Instansi ini dinilai harus dibenahi secara menyeluruh, mulai dari menghapus imunitas hingga pemberantasan praktik KKN di internal kepolisian.
– E = Energi Buat Rakyat
Tuntutan kedua berfokus pada permasalahan energi, khususnya mengenai kebijakan subsidi energi yang memiliki dampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Salah satu pemicu terbesar tuntutan poin kedua ini yakni munculnya fenomena kelangkaan gas LPG 3 Kg, yang mana pada awalnya subsidi tersebut dikhususkan bagi masyarakat, terutama kalangan menengah kebawah.
– N = Naikkan Taraf Hidup Rakyat
Pada tuntutan poin ketiga ini, masyarakat mengkritisi soal pemotongan anggara di sektor-sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, hingga transportasi umum.
– T = Tunaikan Tukin Dosen, Guru, dan ASN
Poin keempat berfokus pada kesejahteraan aparatur negara, terutama tenaga pendidik dan ASN. Masyarakat juga menuntut agar pemerintah membayar tunjangan kinerja (tukin) tepat waktu guna mengantisipasi menurunnya kualitas pelayanan publik dan pendidikan.
– O = Output MBG Diperbaiki
Poin kelima menyoroti soal program baru pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG). Masyarakat mengkritik agar pemerintah mengoptimalkan program tersebut serta melakukan evaluasi agar tujuan serta cita-cita program tersebut dapat tercapai.
– L = Lawan Mafia Tanah dan Lengserkan Pejabat Tol
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
Untuk tuntutan poin keenam, masyarakat menyoroti soal permasalahan dalam tata kelola pertanahan dan infrastruktur, di tengah praktik mafia tanah yang masih marak terjadi hingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan negara.