Saat ini, jumlah masyarakat yang bergabung dalam koperasi sekitar 30 juta, padahal kita negara Pancasila. Sedangkan di Amerika Serikat, yang kapitalis, jumlah masyarakatnya (yang sudah bergabung koperasi) mencapai 150 juta,” ujar Budi Arie.
Dalam mengupayakan peningkatan dan pengembangan koperasi di Indonesia, Budi Arie mengakui terdapat beberapa tantangan. Di antaranya mulai dari skala usaha yang masih mikro, tata kelola koperasi yang belum modern, hingga SDM pengelola koperasi yang kurang profesional.
“Tantangan lain yang kita hadapi adalah minimnya regenerasi serta keterbatasan akses modal dan nilai tambah produk. Untuk itu, pekan depan saya akan bertemu dengan anak-anak muda untuk menggelorakan semangat berkoperasi di kalangan anak muda,” katanya.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Diketahui, pagu Anggaran 2025 Kementerian Koperasi (Kemenkop) mengalami efisiensi anggaran dari semula Rp473,31 miliar menjadi Rp317,48.
Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi mengatakan, 1.235 petugas penyuluh koperasi lapangan (PPKL) akan diputus kerja imbas efisiensi anggaran.
Hal itu dikonfirmasi Budi Arie saat rapat dengan Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (12/2).
“Tentang 1.235 PPLK, penyuluh lapangan koperasi, itu yang nanti akan kami formulasikan, itu akan terganggu pasti,” kata Budi Arie.
Budi Arie menyebutkan, PPLK merupakan komponen barang dan jasa dalam anggaran Kementerian Koperasi.
“Sehingga dipotong, jadi pasti terdampak itu. Masuknya komponen barang dan jasa, masuknya jasa. Jadi langsung dipotong,” ujar Budi Arie.
Anggota Komisi VI dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka pun kembali memastikan pernyataan Budi Arie tersebut.
Baca Juga:Menteri ATR/BPN Benarkan Pagar Laut Sepanjang 30,16KM di Perairan Tangerang Punya HGB dan SHM, Ini JelasnyaPemerintah Kabupaten Cirebon Tangani Banjir Bandang, Begini Langkah Strategis BBWS Cimancis
“Akibat dari efisiensi yang dilakukan, ada 1.235 orang yang akan di-PHK karena masuk dalam item barang dan jasa?” tanya Rieke Diah.
“Iya, betul,” jawab Budi Arie.
Adapun efisiensi anggaran Kemenkop tahun 2025 mencapai Rp 155,8 miliar dari total pagu semula Rp 473,3 miliar.
“Ada sisa pagu Rp 317 miliar,” ujar Budi Arie.
Ia memandang efisiensi anggaran tersebut bukanlah sebagai penghambat pelaksanaan program-program ke depan. Program-program Kemenkop harus tepat sasaran. Langkah efisiensi itu untuk melakukan perencanaan-perencanaan sehingga tidak over budget.