“Tahun ini akan sedikit berbeda pola konsumsi umumnya. Masyarakat lebih akan menyimpan dananya sampai akhir tahun lagi,” jelasnya.
Berbagai hal strategis harus dilakukan guna mengantisipasi menurunnya tingkat daya beli masyarakat, salah satunya dengan memangkas anggaran perjalanan dinas dan seremoni yang sekarang sedang ramai dibahas.
“Tentunya biaya perjalanan dinas dan seremoni bisa dipangkas, tetapi kalau kemudian faktanya seperti ada glamping untuk kepala daerah yang baru dilantik menunjukkan bahwa cara-cara pemerintah tidak berubah, tidak ada pikiran untuk mitigasi dan sense of crisis-nya,” ujarnya.
Baca Juga:Di Balik Tradisi Angpao di Tahun Baru ImlekKasus yang Bikin AKBP Bintoro Terseret Dugaan Pemerasan Nilai Miliaran Rupiah Terhadap Tersangka Pembunuhan
Pengetatan anggaran ini menurutnya memang perlu dilakukan. Namun, relokasi anggaran perlu dilakukan dengan tepat. Salah satu yang disorot Yudistira adalah komposisi kabinet yang saat ini cukup ‘gemuk’ dengan penambahan beberapa kementerian menambah jumlah pos anggaran.
Selain itu, Yudistira juga menekankan pengetatan anggaran pun dapat diterapkan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang merupakan janji kampanye politik Prabowo. Anggaran program ini menurutnya juga dapat dipertimbangkan kembali sebab pelaksanaannya yang masih belum matang dilihat dari aspek anggaran negara yang belum stabil.
“Adanya pengetatan anggaran MBG ini pun sebenarnya perlu diperhatikan sebab sekarang anggaran pendidikan dan kesehatan terkena imbasnya dan dianggap hanya sebagai sektor penunjang saja,” imbuhnya.
Yudistira menyebut anggaran pendidikan dan kesehatan seharusnya tidak dipangkas, sebab pembangunan SDM di masa mendatang ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesehatan SDM.
“Untuk landasan transformasi yang dibangun adalah modal manusianya melalui pendidikan dan kesehatan, jadi jangan sampai anggarannya dipotong,” harap Yudistira.